Viral Menu MBG Ramadan di Yogyakarta Mirip Snack Rapat, Ini Tanggapan Sekda DIY

”Menu kering kemasan dikhawatirkan membuat esensi pemenuhan gizi tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Pemenuhan gizi yang maksimal akan lebih tepat terwujud melalui bahan realfood yang segar dan dimasak sesuai waktu konsumsi penerima MBG,” kata Gerry, tempo hari.

Aspek sosiologis masyarakat Indonesia turut menjadi pertimbangan. Gerry menilai, tradisi berbagi takjil dan makanan selama Ramadan sudah mengakar. Aktivasi program MBG di saat yang sama dikhawatirkan memicu tumpang tindih program.

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya realokasi anggaran MBG selama Ramadan untuk tiga sektor krusial: stabilisasi harga pangan, penguatan BPJS Kesehatan, dan persiapan infrastruktur mudik 2026.

”Realokasi sementara anggaran MBG dapat digunakan untuk subsidi harga, operasi pasar, dan penguatan distribusi bahan pokok terutama di daerah yang rawan terjadi inflasi,” katanya.

“Intervensi menggunakan anggaran tersebut diharapkan dapat menjaga bahkan meningkatkan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan,” papar Gerry.

Selain itu, pengalihan anggaran ke sektor kesehatan dinilai mendesak, terutama terkait Bantuan Premi Iuran (BPI) BPJS Kesehatan pascakebijakan penonaktifan kepesertaan beberapa waktu lalu. 

Sektor ketiga yang disorot adalah infrastruktur transportasi menghadapi arus mudik 2026. Kondisi jalan arteri, jalan tol, pelabuhan, bandara, stasiun, dan lain-lain wajib dalam kondisi yang prima saat arus mudik berlangsung. 

“Penciptaan kondisi yang prima tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Realokasi anggaran MBG ke perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur mudik merupakan investasi yang manfaatnya akan dirasakan oleh ratusan juta masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Kendati mengusulkan realokasi, Gerry menekankan bahwa langkah ini harus disertai mitigasi sosial bagi kelompok rentan yang mungkin tidak terjangkau tradisi berbagi masyarakat. 

Pendataan valid dan kolaborasi dengan lembaga zakat untuk bantuan tunai bisa menjadi solusi jangka pendek. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas jika realokasi dilakukan.

Gerry menegaskan, usulan ini bukan upaya menghapus bantuan sosial, melainkan rasionalisasi kebijakan berbasis konteks.

“Dengan menentukan skala prioritas dan timbang-timbang cakupan manfaat yang lebih luas, opsi tersebut dapat diambil sebagai bentuk kehadiran negara untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia,” jelas Gerry.