Program MBG di DIY Jalan Terus Selama Ramadan, Ini Pertimbangan dan Penyesuaiannya

Selain mengatur mekanisme buka puasa, Disdikpora DIY juga menaruh perhatian pada sekolah-sekolah dengan populasi siswa nonmuslim. 

Penyaluran MBG di sekolah tersebut akan didasarkan pada pendataan kebutuhan riil di lapangan guna menghormati keberagaman dan toleransi antarumat beragama.

Suhirman menekankan pentingnya pendataan oleh pihak sekolah agar distribusi tetap sasaran dan tidak mengganggu kekhusyukan siswa yang sedang berpuasa.

"Ya, nanti didata. Apakah siswanya meminta untuk langsung dimakan di situ, atau bisa disamakan dengan kebijakan dari sekolah muslim untuk menghormati yang berpuasa,” katanya.

“Nanti didata sesuai keinginan dari sekolah. Tapi kalau kami, inginnya ya tetap saling menghormati teman-teman yang sedang berpuasa di sekolah," lanjut Suhirman.

Mengenai waktu pendistribusian, makanan kemasan tersebut direncanakan tetap diserahkan kepada siswa pada siang hari atau saat jam operasional sekolah berlangsung. 

Hal ini dilakukan agar siswa dapat membawa pulang paket tersebut atau menyimpannya untuk dikonsumsi bersama di sekolah saat azan Magrib.

"Iya, (makanan) kemasan yang bisa digunakan untuk buka puasa. Untuk hal itu (waktu 
pembagian), nanti silakan dikoordinasikan antara pihak sekolah dengan SPPG," tambah Suhirman.

Pemenuhan gizi tak maksimal 

Sementara itu, dosen Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menyoroti opsi penggantian menu MBG menjadi makanan kemasan selama Ramadan. Menurut dia, hal tersebut justru berisiko menghilangkan esensi pemenuhan gizi yang ideal.

”Menu kering kemasan dikhawatirkan membuat esensi pemenuhan gizi tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Pemenuhan gizi yang maksimal akan lebih tepat terwujud melalui bahan realfood yang segar dan dimasak sesuai waktu konsumsi penerima MBG,” kata Gerry, tempo hari.

Aspek sosiologis masyarakat Indonesia turut menjadi pertimbangan. Gerry menilai, tradisi berbagi takjil dan makanan selama Ramadan sudah mengakar. Aktivasi program MBG di saat yang sama dikhawatirkan memicu tumpang tindih program.

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya realokasi anggaran MBG selama Ramadan untuk tiga sektor krusial: stabilisasi harga pangan, penguatan BPJS Kesehatan, dan persiapan infrastruktur mudik 2026.

”Realokasi sementara anggaran MBG dapat digunakan untuk subsidi harga, operasi pasar, dan penguatan distribusi bahan pokok terutama di daerah yang rawan terjadi inflasi,” katanya.

“Intervensi menggunakan anggaran tersebut diharapkan dapat menjaga bahkan meningkatkan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan,” papar Gerry.

Selain itu, pengalihan anggaran ke sektor kesehatan dinilai mendesak, terutama terkait Bantuan Premi Iuran (BPI) BPJS Kesehatan pascakebijakan penonaktifan kepesertaan beberapa waktu lalu.