DIY Upayakan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6 Persen hingga Tahun 2027

Ringkasan Berita:

• Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi DIY 5,94 persen (yoy) dan sepanjang 2025 ekonomi DIY tumbuh 5,49 persen.
• Sampai 2027 DIY ditarget pertumbuhan ekonomi 6 persen. DIY menggenjot pertumbuhan ekonomi di antaranya lewat reformasi kalurahan dan pemberdayaan
• Dengan reformasi pemberdayaan, masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi objek, namun menjadi subjek.
• DIY juga akan intervensi pengembangan wilayah selatan: Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo yang kontribusi ekonominya hanya 40 persen

Laporan Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen hingga tahun 2027.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi mengatakan tren pertumbuhan ekonomi DIY di atas rata-rata nasional, bahkan tertinggi di pulau Jawa.

Pertumbuhan ekonomi DIY

Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,94 persen (yoy) dan sepanjang tahun 2025 ekonomi DIY tumbuh 5,49 persen.

“Nah, harapannya ke depan itu sesuai dengan target yang diberikan oleh pusat. Kita sampai tahun 2027 sebenarnya ditarget pertumbuhan kita sampai 6 persen. Sehingga ini perlu effort yang lebih keras lagi, supaya pertumbuhan itu bisa mencapai 6 persen,” katanya, Senin (9/2/2026).

Reformasi kalurahan

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sesuai target, Pemda DIY fokus pada reformasi kalurahan, pembangunan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur DIY serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027.

Terkait dengan reformasi kalurahan, kalurahan-kalurahan di DIY diupayakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kalurahan merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. 

Dengan asumsi tersebut, lurah adalah sosok yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Termasuk potensi-potensi wilayah yang bisa dikembangkan 

Ada dua hal dirumuskan dalam reformasi kalurahan, pertama adalah reformasi birokrasi. Akuntabilitas di Pemerintah DIY maupun Kabupaten/Kota sudah tinggi, harapannya dapat diturunkan ke level kalurahan.

Dengan akuntabilitas yang baik di kalurahan, diharapkan layanan publik juga akan semakin baik.

Pemberdayaan

Selain reformasi birokrasi, Pemda DIY menyusun reformasi pemberdayaan. Dengan begitu, masyarakat tidak sekadar menjadi objek, namun menjadi subjek. Harapannya dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan bisa ditingkatkan. 

“Sehingga, program-program pemberdayaan itu dilakukan di level kalurahan. Ketika potensi digali dari masyarakat sendiri, di situ akan timbul perencanaan, dan pelaksanaan akan melibatkan masyarakat. Artinya ketika masyarakat sudah merasa memiliki terhadap program-program yang ada, kalurahan juga akan semakin kuat,” ujarnya.

Sementara terkait pembangunan kawasan selatan, meliputi Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Danang menyebut secara wilayah, tiga kabupaten tersebut memiliki luas lebih dari separuh DIY.

Kesenjangan wilayah selatan

Jika dibandingkan dengan wilayah utara yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, masih ada kesenjangan. Kontribusi wilayah selatan terhadap ekonomi DIY hanya 40 persen. Untuk itu, Pemda DIY melakukan intervensi ke wilayah selatan, mulai dari pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.