Menuju Malioboro Full Pedestrian, Ini yang Akan Dilakukan Pemda DIY

"Itu sebenarnya untuk operasional pelaku usaha, misal mobilitas untuk loading barang, ya diatur jamnya. Bukan tidak boleh loh ya, tapi loading. Dulu waktu uji coba kita sudah sampaikan, sampai jam 9 pagi itu boleh loading. Tapi sekarang antara yang loading atau tidak, kita bingung. Berarti harus ada sistem gate. Kalau punya izin, boleh masuk. Itu yang kami minta Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota koordinasikan," kata Ni Made menjelaskan.

Selain itu, Pemda DIY mendorong munculnya kantong-kantong parkir komunal dan pemanfaatan lahan masyarakat di lorong-lorong sekitar Malioboro untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) maupun kendaraan pengunjung.

Pada tahun 2026, pemerintah juga menargetkan penataan fasad toko secara menyeluruh agar selaras dengan estetika kawasan cagar budaya.

Larangan Kendaraan Berbahan Bakar Fosil

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menegaskan bahwa ketika status full pedestrian diberlakukan pada 2026, seluruh kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) dilarang melintas.

Ini mencakup kendaraan pribadi, angkutan umum berbasis BBM, hingga becak motor (bentor) dan Maxride.

"Jika Malioboro sudah menjadi kawasan full pedestrian, maka kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk. Itu termasuk bentor dan kendaraan bermotor lainnya," tegas Erni.

Sebagai kompensasi, pemerintah terus mematangkan operasional moda transportasi ramah lingkungan, seperti becak listrik dan bus listrik "Si Thole".

Erni mengakui tantangan terbesar saat ini adalah penertiban kendaraan bermotor yang masih nekat melintas serta penataan parkir liar yang kerap muncul saat uji coba dilakukan.

"Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi. Pengguna juga perlu diberikan pemahaman. Ini butuh dukungan Pemkot, Pemda, Keraton, kepolisian, serta masyarakat agar tujuan utama udara lebih bersih dan lingkungan sehat bisa tercapai," pungkasnya. (*)