Eko Suwanto Sebut Pilkada Lewat DPRD Ancam Kedaulatan Rakyat

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi A DPRD DIY juga Ketua Cabang DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Eko Suwanto menegaskan pemilihan kepala daerah tidak langsung akan mencederai hak konstitusi rakyat.
• Penolakan terhadap wacana pemerintah pusat itu ia sampaikan dengan alasan konstitusi selama ini menghormati keistimewaan dan kekhususan daerah seperti DIY, Aceh dan Jakarta.
• Menurutnya, terpilihnya Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan secara langsung oleh rakyat terbukti tanpa politik uang.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pemerintah terkait dinamika politik pemilihan umum rancangan model pemilihan kepala daerah dengan skema pemilihan di DPRD dipandang mencederai hak konstitusi rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY merespons usulan pemerintah mengganti model rekruitmen kepala daerah, Gubernur Bupati dan Walikota tidak secara langsung dalam pemilihan kepala daerah.

"Hak konstitusional warga negara memilih pemimpin di daerah dijamin Konstitusi. Ide gagasan pemerintah ubah mekanisme pemilihan kepala daerah di DPRD itu kemunduran berdemokrasi. Prinsip penghormatan terhadap hak konstitusi warga negara diabaikan. Kalau digeser ke DPRD mencederai hatinya rakyat," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (6/1/2026).

Sikap DPC PDIP Yogyakarta

Sikap penolakan terhadap ide mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD disebutkan Eko Suwanto bagian dari pilihan politik dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi A DPRD DIY juga Ketua Cabang DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.

"Saya merekam dan berdialog bersama banyak tokoh aktivis juga akademisi. Termasuk melakukan perenungan yang mendalam. Ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencederai hak konstitusi rakyat," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.

Tiga alasan

Ada tiga alasan penolakan yang disampaikan selain faktor konstitusi dan kultural, yaitu pertama pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah tindakan politik yang menghilangkan dan mencederai hak rakyat memilih pemimpin di daerah.

Kedua, pengalaman dalam berdemokrasi diabaikan. Demokrasi Pancasila jelas hormati kekhasan wilayah masing-masing, lewat Pemilihan Umum.

Eko Suwanto menjelaskan Pancasila sejatinya jelas hormati keistimewaan dan kekhususan Daerah. Misalnya hadirnya partai lokal di Aceh, sosok Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh lahir dari proses pilkada langsung dengan penghormatan pada Aceh. 

DKI Jakarta sekarang DKJ dengan model pemilihan kepala daerah ada syarat menang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu kantongi suara 50 persen plus satu. 

Demikian pula penghargaan Konstitusi bagi DIY dengan penetapan Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

"Selain Daerah yang dihormati keistimewaan dan kekhususannya, Konstitusi juga menghormati dan memberikan penghargaan dengan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah secara langsung dan demokratis sebagaimana berlangsung selama ini. Pengalaman pilkada langsung. Prinsipnya hak konstitusional warga negara menentukan pemimpinnya adalah sesuai Pancasila dan Konstitusi," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.

Secara khusus, disampaikan refleksi dan perenungan dalam budaya berdemokrasi bisa dengan melihat kembali hasil-hasil pilkada langsung yang telah bermakna bagi rakyat mendapatkan pemimpin bagi daerah.

Tanpa politik uang

Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan memberikan contoh bagaimana terpilihnya Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan di pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024, dimana Hasto Wardoyo & Wawan Harmawan meraih kepercayaan rakyat tanpa politik uang. 

Hadirnya model kepemimpinan dari proses pilkada langsung, di Blitar lahirkan pemimpin baik misalnya Djarot Syaiful Hidayat memimpin Kotamadya Blitar dua periode dan sejumlah sosok seperti FX Rudyatmo di Solo mampu hadirkan kepemimpinan sesuai pilihan rakyat.