Politisi PKS Bantul Tanggapi Wacana Pilkada Lewat DPRD

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua III DPRD Bantul, Agung Laksmono, memberikan komentar terkait wacana pilkada tidak langsung.

Menurutnya, wacana itu muncul berdasar temuan dan persoalan selama beberapa pilkada sebelumnya. 

"Saya kira itu tentu didasari oleh suatu evaluasi pelaksanaan Pilkada selama ini," katanya kepada Tribunjogja.com, Selasa (30/12/2025).

Dari evaluasi itu, dimungkinkan pilkada selama ini banyak temuan persoalan. Salah satunya terkait tingginya biaya pencalonan yang ditanggung oleh calon kepala daerah. Di lapangan, ada puluhan sampai miliaran rupiah dana yang dihabiskan demi bisa maju sebagai calon kepala daerah.

Sekelas calon bupati, menurutnya, biaya pencalonannya sangat mahal. Padahal, penghasilan jika sudah terpilih sangat jauh sekali dari besaran biaya yang dikeluarkan. Hal itu, menurutnya, berpotensi memicu perbuatan korupsi.

"Saya kira, kalau kita bicara mana yang paling ideal, tentu yang kami harapkan sesungguhnya adalah bagaimana proses Pilkada itu bisa terwujud dengan baik ideal prinsip partisipasinya. Artinya, ketika tetap bertahan dengan demokrasi langsung atau pilihan langsung, seharusnya bisa menjamin bahwa proses partisipasi itu betul-betul berkualitas," urainya.

Dengan kata lain, masyarakat tercerahkan dalam aspek pendidikan politik, sehingga bisa memilih calon kepala daerah berdasarkan kualitas dalam mengembangkan kepemimpinan sekaligus proses pengawasan Pilkada terkait politik uang dan penyimpangan yang menyebabkan biaya tinggi itu bisa ditegakkan secara konsisten.

"Termasuk seandainya, itu dipilih lewat lembaga perwakilan pun juga upaya untuk mengantisipasi politik uang. Ya walau saya kira dua-duanya punya potensi semuanya. Tapi, ini yang harus ditegakkan secara konsisten dan menjamin proses akuntabilitas secara baik," papar Agung.

Menurutnya, masalah pemilihan kepala daerah langsung atau pilihan lewat DPRD, mengacu pada persoalan teknis. Terlepas dari hal itu, terdapat poin penting yakni mewujudkan proses pemilihan betul-betul menunjukkan kualitas pilihan demokrasi. Maka, partisipasi sehat dan mereka yang terpilih adalah orang-orang memiliki kompetensi dan bisa menegakkan pengawasan politik uang, menjadi bagian penting.

"Iya ini sesungguhnya bisa terjadi saat pemilihan langsung, tetapi bisa terjadi pula saat pemilihan lewat lembaga perwakilan. Jadi, kami lebih melihat pada substansi proses demokrasi yang bisa berjalan lebih baik. Apalagi proses pemilihan kepala daerah di banyak negara berbeda-beda," ujar dia.

Kendati demikian, masalah dukung-mendukung kebijakan wacana Pilkada lewat DPRD itu, Agung memilih untuk tidak memberikan komentar. Hanya saja, manakala proses pemilihan langsung bisa menegakkan prinsip demokrasi lebih baik, Agung akan mendukungnya secara langsung.

"Tetapi, kalau kemudian ini dianggap bermasalah dan dikembalikan kepada pilihan secara lembaga perwakilan, itu pun harus ada mekanisme pengawasan yang ketat juga dan menjamin partai politik tetap menjalankan fungsi-fungsi partisipasi secara ideal. Artinya, memberikan pilihan berdasarkan aspirasi masyarakat yang memilihnya dan didasarkan oleh kriteria kualitas demokrasi baik," tandasnya.(nei)