Dana Desa Gunungkidul 2026 Turun Rp24 Miliar Dibanding 2025

“Kami ikut kebijakan yang ada. Kalau memang turun, Dana Desa yang diterima akan kami manfaatkan untuk program dan kegiatan sesuai peruntukannya,” ungkapnya.

Dampak pada Transfer ke Daerah (TKD)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengungkapkan bahwa pada 2025 Pemkab Gunungkidul juga mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dengan nilai mencapai Rp105 miliar.

Menurut Putro, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada 2026.

Strategi Efisiensi Pemkab Gunungkidul

Untuk menekan potensi defisit anggaran, Pemkab Gunungkidul harus melakukan efisiensi dan pemangkasan belanja.

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain:

• Penghapusan anggaran makan rapat mulai tahun depan.
• Pengurangan pos perjalanan dinas.
• Pemangkasan belanja lainnya yang dianggap tidak prioritas.

“Salah satu yang dipangkas adalah anggaran makan rapat yang ditiadakan tahun depan. Selain itu, ada juga pengurangan pada pos perjalanan dinas dan belanja lainnya,” pungkas Putro.

Penurunan alokasi Dana Desa Gunungkidul pada 2026 sebesar Rp24 miliar menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan kalurahan. 

Ditambah dengan pengurangan TKD Rp105 miliar pada 2025, Pemkab Gunungkidul harus melakukan efisiensi ketat agar program pembangunan tetap berjalan.

Meski dana berkurang, pemerintah daerah menegaskan akan tetap memanfaatkan Dana Desa sesuai peruntukan, dengan fokus pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (ndg)