Kasus Penyelewengan Dana Desa Wonokromo Bantul: Rp1,9 Miliar Hilang

Ringkasan Berita:Bendahara nonaktif Kalurahan Wonokromo, Bantul, diduga menyelewengkan APBKal 2025 senilai Rp1,9 miliar untuk investasi bodong. 

 

Kasus ini tengah diselidiki Inspektorat dan Kejari Bantul

Bantul Tribunjogja.com -- Bendahara nonaktif Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, diduga mengambil dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2025 senilai Rp1,9 miliar. 

Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk investasi bodong yang hingga kini tidak jelas keberadaannya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena jumlah dana yang cukup besar dan melibatkan aparatur desa yang seharusnya bertanggung jawab mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Inspektorat serta Kejaksaan Negeri Bantul kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan konstruksi kasus dan potensi tindak pidana yang terjadi.

Kronologi Kasus

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, menjelaskan kronologi kasus yang terjadi pada pertengahan September 2025. 

Uang diambil melalui SPP dengan tanda tangan yang diduga dipalsukan.

Kecurigaan Lurah Wonokromo

Kecurigaan muncul ketika Lurah Wonokromo mengecek aplikasi Siskeudes. 

Terdapat perbedaan mencolok antara saldo rekening koran dan sistem Siskeudes.

• Di sistem: Rp1,7 miliar lebih
• Di rekening bank: hanya Rp9 juta

Hal ini memicu investigasi internal.

Pengakuan Bendahara Nonaktif

Saat dikonfirmasi, bendahara nonaktif mengakui telah mengambil uang tersebut. 

Ia berkomitmen mengembalikan dana, namun baru Rp50 juta yang dikembalikan.

Lurah kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) resmi pada akhir November atau awal Desember 2025.