Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Bantul Datangi Rumah Dinas Bupati untuk Pendataan

Ringkasan Berita:

• BPS Kabupaten Bantul resmi memulai pendataan door to door Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) dengan Bupati Bantul sebagai salah satu respondennya.
• SE 2026 bertujuan memotret struktur ekonomi secara komprehensif dari tingkat keluarga hingga perusahaan sebagai basis data kebijakan pemerintah.
• Bupati Bantul mengimbau seluruh masyarakat untuk bersikap kooperatif dan memberikan data yang akurat serta jujur kepada petugas sensus resmi.

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, resmi mulai menggencarkan pendataan door to door Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberhasilan pendataan nasional ini, kali ini Bupati Bantul menjadi responden.

Berdasarkan pantauan Tribunjogja.com, proses pendataan door to door SE 2026 ke Bupati Bantul dilakukan di Rumah Dinas Bupati Bantul, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul pada Rabu (17/6/2026) sore. Pendataan dilakukan langsung oleh tim teknis sensus dan disaksikan oleh Kepala BPS Kabupaten Bantul.

Memotret struktur ekonomi

Kepala BPS Kabupaten Bantul, Agung Wibowo, berujar, SE 2026 ini dirancang untuk memotret struktur ekonomi secara komprehensif, mulai dari skala UMKM hingga tren ekonomi digital. Hasil pendataan akan menjadi basis data bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi, inklusif, dan tepat sasaran.

"SE 2026 ini, kami menyasar selain usaha atau perusahaan juga kepada seluruh keluarga. Jadi, rumah tangga yang ada di Kabupaten Bantul dan di seluruh Indonesia akan didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026," ucapnya, usai pelaksanaan SE 2026 di Rumah Dinas Bupati Bantul.

Pendataan dari segi perusahaan atau unit usaha sudah dimulai sejak Mei lalu. Selanjutnya, mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 akan ada petugas yang mendatangi keluarga serta perusahaan untuk dilakukan pendataan door to door SE 2026. 

BPS akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang diberikan responden dilindungi Undang-Undang. Selain itu, data dan informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan statistik, bukan kepentingan perpajakan maupun administrasi lainnya.

"Kami berharap, agar petugas kami dapat diterima oleh seluruh warga Bantul sampai 31 Agustus 2026. Kami berharap, agar warga dapat memberikan data yang sebenarnya. Pak Bupati tadi sudah memberikan data dan informasi terkait dengan konsen yang ada di SE 2026," ujarnya.

Pesan moral

Kehadiran Bupati Bantul sebagai responden diharapkan menjadi katalisator bagi masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Bumi Projotamansari. Sikap kooperatif ini merupakan pesan moral agar warga tidak ragu memberikan data yang akurat kepada petugas di lapangan.

"Pak Bupati saja sudah disensus. Tentu saja, harapan kami, warga dapat memberikan data dan menerima kedatangan petugas SE 2026," pesan Agung.

Agung menjelaskan bahwa petugas SE 2026 memiliki ciri-ciri berupa menggunakan rompi SE, name tag berbarcode sehingga dapat dicek keasliannya, dan memiliki atau dibekali dengan surat tugas. Itu dilakukan karena pihaknya tidak ingin kegiatan SE 2026 dikotori oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Silakan nanti dicek keasliannya (pada barcode name tag). Kalau memang sesuai, itu memang petugas kami kalau bukan berarti bukan dari BPS. Kalau petugas kami mohon dapat diberikan jawaban yang sebenarnya, jika tidak atau bukan petugas kami silakan dilaporkan," ujar dia.

Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung berisi berbagai pertanyaan dan diisi melalui gadget atau gawai atau paperless. Wawancara itu seputar kondisi ekonomi, kesehatan, aset, hingga fasilitas lainnya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut, dalam SE 2026 ini, petugas datang untuk menanyakan ihwal Bupati dan keluarga mulai dari penyakit atau potensi penyakit sampai dengan aset, pendapatan, hingga usaha.

"Maka, pertanyaan ini menjadi penting untuk diperoleh informasi yang lebih akurat tentang ekonomi Indonesia. Karena nanti dicatat secara agregat kondisi ekonomi Indonesia yang merupakan agregat dari kondisi ekonomi penduduknya," tutur Halim.