Dengan begitu, pemerintah pusat dan daerah bisa mengambil kebijakan berbasis data. Pasalnya, pihaknya juga diminta oleh pemerintah pusat bahwa perencanaan pembangunan berdasarkan data berupa evidence based planning yang di antaranya berupa bukti kondisi warga.
"Ya tentu saja sangat penting ini. Tanpa informasi ekonomi warga, pastilah perencanaan pembangunan bisa bias ke mana-mana atau hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan perkiraan, apalagi hanya berdasarkan perasaan. Nah, ini kan tidak tepat," ucap Halim.
Pihaknya mengajak masyarakat untuk menyambut baik SE 2026. Selain itu, Halim turut menyerukan bahwa seluruh warga Bantul haruslah kooperatif atau bisa bekerja sama secara baik dengan petugas BPS. Setiap pertanyaan yang ada, diimbau dijawab sesuai keadaan.
"Jawab saja apa adanya. Punya kambing, jawab punya kambing. Punya ayam ya omongkan saja punya ayam berapa, punya pohon jati berapa, punya tanah berapa, termasuk istri berapa, anak berapa. Itu sampaikan apa adanya, karena kita ingin mendapatkan informasi yang paling akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik," pungkas dia.(nei)