Parkir Nuthuk Mengintai Libur Akhir Tahun, Sultan Siap Turun Tangan Jika Pemkot Kewalahan

Ringkasan Berita:

• Menjelang libur akhir tahun, praktik parkir nuthuk dan parkir liar kembali diwaspadai sebagai masalah klasik yang kerap mencoreng kenyamanan wisatawan di Yogyakarta.
• Gubernur DIY Sri Sultan HB X bahkan menyatakan siap membantu Pemkot Yogyakarta apabila kewalahan dalam menangani masalah parkir liar dan parkir nuthuk saat libur nataru.

 

 

TRIBUNJOGJA.COM - Fenomena parkir liar yang bermunculan di kawasan wisata saat masa liburan menjadi perhatian serius Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Ia menegaskan bahwa pengendalian situasi sepenuhnya berada pada Pemkot Yogyakarta, namun tidak menutup kemungkinan dirinya turun tangan jika kondisi semakin tak terkendali.

Menjelang libur akhir tahun, praktik parkir nuthuk dan parkir liar kembali diwaspadai sebagai masalah klasik yang kerap mencoreng kenyamanan wisatawan di Yogyakarta. 

Meski sosialisasi dan kampanye tarif wajar telah berulang kali dilakukan, lonjakan kunjungan wisata masih membuka celah bagi munculnya lokasi-lokasi parkir tidak resmi.

Sultan mengingatkan bahwa edukasi kepada pelaku wisata dan juru parkir sebenarnya tidak pernah berhenti dilakukan oleh pemerintah daerah. 

“Kita kan selalu ada campaign. Campaign bagaimana mereka yang jualan di kota, di kabupaten, jangan naikin harga dan sebagainya. Itu selalu kita ingatkan, supaya orang yang datang itu tidak merasa dirugikan dan supaya Yogya tetap nyaman untuk dikunjungi,” ujarnya di Kompleks Kepatihan, Kamis (11/12).

Parkir liar

Namun demikian, menurut Sultan, tantangan terbesar justru muncul dari keberadaan parkir liar yang kerap memanfaatkan keramaian wisata untuk mematok tarif seenaknya tanpa regulasi. Fenomena ini kembali terlihat jelas saat uji coba full pedestrian di kawasan Malioboro pada awal Desember lalu, ketika berbagai titik parkir liar bermunculan dan mengacaukan penataan kawasan.

“Biarpun kita sekarang sudah mengidentifikasi, dengan program kemarin yang tahun depan mungkin tutup, itu kita identifikasi ada banyak parkir liar. Masalahnya kan di situ yang terjadi,” kata Sultan. 

Ia menilai parkir liar bukan hanya merugikan wisatawan, tetapi juga menghambat upaya penataan ruang publik yang telah dirancang oleh pemerintah daerah.

Sultan menegaskan bahwa kewenangan pengendalian parkir berada di tangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga langkah-langkah penertiban maupun koordinasi dengan para juru parkir harus diperkuat. 

“Sekarang bagaimana Kota yang punya kewenangan untuk itu kan bisa ngarahkan. Karena saya nggak mau menduluin, wong itu wewenang kabupaten/kota,” ujarnya.

Tak lepas tangan

Meski demikian, Sultan memastikan dirinya tidak akan lepas tangan. Ia menegaskan akan turun langsung apabila Pemkot Yogyakarta tidak lagi mampu mengendalikan situasi atau jika praktik parkir liar sudah meresahkan wisatawan dan warga. 

“Kalau Kota merasa kewalahan, ya baru saya terjuni. Kita menghargai wewenang itu, jangan terus menerobos saja. Tetapi kalau sudah sangat mengganggu dan Kota kewalahan, ya saya akan turun,” tegasnya.

Fenomena parkir nuthuk dan parkir liar memang kerap mencapai puncaknya pada periode libur panjang ketika jumlah wisatawan meningkat tajam. 

Sejumlah titik rawan seperti kawasan Malioboro, 
hingga kawasan wisata kuliner sering menjadi lokasi praktik tersebut. Pengawasan berlapis dan penegakan tegas dinilai menjadi kunci agar citra Yogyakarta sebagai kota wisata tidak tercoreng oleh perilaku tidak bertanggung jawab sejumlah oknum.