Cipta Kondisi dalam Survei Integritas Masih Terjadi, KPK Ingatkan Pemerintah Daerah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Di tengah capaian DIY sebagai satu-satunya daerah dengan kategori “terjaga” dalam SPI 2025, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkap masih ada pemerintah daerah lain yang justru melakukan cipta kondisi untuk mengerek skor integritasnya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Setyo menuturkan, praktik manipulasi itu terjadi beberapa tahun lalu dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). 

“Ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten mengkondisikan hasil survei,” ujar Setyo. 

Ia mengatakan, pemerintah kabupaten tersebut menginstruksikan pegawainya untuk melapor jika menerima pesan WhatsApp dari KPK terkait survei.

Menurut Setyo, instruksi itu berlanjut dengan pengumpulan para responden di suatu tempat untuk diberikan arahan mengenai cara menjawab survei. 

“Mereka kemudian dikumpulkan di satu tempat di-brief kalau pertanyaan A jawabannya A plus, kalau pertanyaan B jawabannya B minus dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus,” jelasnya.

Namun, KPK dapat membaca kejanggalan pola jawaban itu dengan mencocokkannya pada dokumen penyerta. 

“Kami simpulkan bahwa ini akal-akalan. Setelah kami dalami ternyata betul ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik,” kata Setyo.

Baca juga: Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta Tegaskan Komitmen Bersama Lawan Korupsi

Setyo tidak menyebutkan daerah maupun waktu kejadian tersebut.

Seusai acara, ketika awak media kembali menanyakan hal ini, ia tetap menolak mengungkap identitas daerahnya. 

“Niat itu mungkin didasari karena adanya kekhawatiran mungkin ada hal yang ditutupi. Sehingga berusaha mengkondisikan. Saya tidak akan sebutkan daerahnya, mohon maaf. Itu hanya konsumsi kami saja,” ujarnya.

Ia berharap pengalaman tersebut disampaikan secara terbuka agar menjadi pelajaran bagi daerah lain.

Libatkan Beragam Responden

Setyo menjelaskan bahwa penilaian SPI melibatkan beragam responden, tidak hanya pegawai aktif. 

“Selain pegawai ada ahli dan para purnawirawan mantan pegawai di lembaga atau daerah tersebut. Termasuk juga aparat penegak hukum termasuk juga auditor pemeriksa. Dari situ bukan sekadar hasil, tapi dokumen kami pelajari dari situ lah ketahuan mana-mana yang tidak sesuai antara kenyataan dokumen yang diperiksa dengan kondisi real di lapangan,” jelasnya.