Dana Padukuhan di Sleman Cair Tahun Depan, Dewan Minta Ada Sistem Pelaporan yang Jelas

Ringkasan Berita:

• Dana hibah Padukuhan di Kabupaten Sleman dipastikan masuk alokasi APBD tahun 2026. Artinya, dana tersebut siap disalurkan pada tahun depan.
• DPRD Sleman meminta supaya ada sistem yang mengatur penyaluran dan pelaporan penggunaan dana tersebut.
• Langkah ini untuk menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan dana yang disalurkan. 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dana hibah Padukuhan di Kabupaten Sleman, dipastikan masuk alokasi yang dianggarkan di dalam APBD tahun 2026. Artinya, dana tersebut siap disalurkan pada tahun depan. 

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman meminta supaya ada sistem yang mengatur penyaluran dan pelaporan penggunaan dana tersebut.

Langkah ini untuk menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan dana yang disalurkan. 

Tidak serampangan

Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda mengatakan, penyaluran dana padukuhan tidak bisa dilaksanakan secara serampangan. 

Perlu ada pembahasan yang mengatur mengenai sistem pelaporan penggunaannya. Sebab, dana yang dikucurkan ke setiap padukuhan jumlahnya besar yaitu bisa mencapai Rp 60 miliar.

Jumlah tersebut dengan asumsi satu Padukuhan di Sleman yang berjumlah 1.212 Padukuhan masing-masing mendapat Rp 50 juta. 

"Dana per padukuhan bukan tidak jadi, kami masih menunggu karena anggarannya cukup besar yaitu Rp60 miliar. Sistem pelaporannya seperti apa, karena kemarin saat ke KPK disampaikan bahwa segala anggaran harus ada dasarnya. Tidak mungkin setiap padukuhan langsung diberikan Rp50 juta," kata Ganda, Kamis (27/11/2025). 

DPRD Sleman, kata dia, masih melakukan kajian soal sistem penyaluran dan pelaporan penggunaan dana padukuhan tersebut. Terkait anggaran, ia memastikan sudah teranggarkan, sesuai dengan harapan Kepala Daerah agar dana tersebut bisa menyelesaikan program yang ada di tingkat Padukuhan. Dana tersebut ada namun harus disalurkan lewat mekanisme yang jelas. 

Ganda meminta ada kajian terlebih dahulu sebelum dana hibah Padukuhan disalurkan. Ia tidak ingin kasus pengadaan Wifi maupun Bandwidth yang berujung temuan hukum terulang kembali.

"Dulu saya pernah mengawal buget anggaran WiFi (bandwith) dan akhirnya menjadi temuan bahkan berujung ada yang jadi tersangka. Saya tidak mau, karena anggarannya (dana padukuhan) besar, sehingga menunggu kajian. Makanya Pak Harda komunikasi aktif dengan KPK," ujar dia. 

Kajian sistem penyaluran

DPRD Sleman, kata dia, masih melakukan kajian soal sistem penyaluran dan pelaporan penggunaan dana padukuhan tersebut. Terkait anggaran, ia memastikan sudah teranggarkan, sesuai dengan harapan Kepala Daerah agar dana tersebut bisa menyelesaikan program yang ada di tingkat Padukuhan. Dana tersebut ada namun harus disalurkan lewat mekanisme yang jelas. 

Ganda meminta ada kajian terlebih dahulu sebelum dana hibah Padukuhan disalurkan. Ia tidak ingin kasus pengadaan Wifi maupun Bandwidth yang berujung temuan hukum terulang kembali.

"Dulu saya pernah mengawal buget anggaran WiFi (bandwith) dan akhirnya menjadi temuan bahkan berujung ada yang jadi tersangka. Saya tidak mau, karena anggarannya (dana padukuhan) besar, sehingga menunggu kajian. Makanya Pak Harda komunikasi aktif dengan KPK," katanya. 

Terpisah Bupati Sleman, Harda Kiswaya memastikan penyaluran dana padukuhan, yang merupakan program janji kampenye di Pilkada 2024 akan dikucurkan pada 2026. Namun, nilai dana yang disalurkan berkurang. Semula dijanjikan Rp50 juta namun saat ini nominalnya dikurangi hanya Rp25 juta per padukuhan. Pengurangan hingga 50 persen dilakukan karena melihat kemampuan keuangan daerah.