Menteri Perumahan Catat 9,9 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah

Ringkasan Berita:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mendata ada 9,9 juta orang atau rakyat Indonesia yang tidak punya rumah.
• Proyek rumah subsidi disebut akan ikut menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi.

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mendata ada 9,9 juta orang atau rakyat Indonesia yang tidak punya rumah. 

Mereka yang tidak memiliki rumah akan diberikan rumah subsidi sebagai solusi penanganan masalah itu.

"Rumah subsidi sudah dinaikkan oleh Pak Prabowo, luar biasa. Biasanya 200 ribuan per tahun. Silakan cek saja. Tahun ini, dinaikkan menjadi 350 ribu," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di sela-sela tugasnya di Kabupaten Bantul, Jumat (7/11/2025).

Disampaikannya, kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi dapat bergerak. Sebab, satu rumah subsidi, rata-rata ada empat sampai lima orang yang bekerja. Dengan begitu, jumlah pekerja akan dimungkinkan bertambah banyak.

"Kalau empat atau lima orang (dalam satu rumah subsidi) yang bekerja, ada 1,4 juta yang kerja. Itu pekerja yang ada di rumahnya itu," tuturnya.

Lanjut Maruarar Sirait, sudah pasti yang namanya proyek pekerja rumahan ada pekerja yang membutuhkan makan siang.

Dengan begitu, akan ada orang yang jualan makan atau membuka warung, sehingga meningkatkan roda perekonomian.

"Kemudian, ada toko bangunan yang menyediakan barang-barang industri. Ada semen, kaca, lampu, cat, dan pasir. Itu ada 180-an barang industri," ucapnya.

"Namanya barang industri pasti ada pabriknya, ada pekerjanya, dan sebagainya. Kemudian ada truk yang nganter," imbuh dia.

Belum lagi dari sisi perbankan, asuransi, hingga marketing yang turut serta masuk dalam penggerak roda perekonomian Tanah Air.

Hal itu juga dinilai sangat dipercaya oleh Presiden Prabowo, sebab sektor perumahan dan rumah subsidi memiliki roda perekonomian yang baik.

Selanjutnya, ia mencatat ada 26,9 juta orang memiliki rumah, namun tak layak huni. Mereka yang masuk dalam kategori itu diberikan bantuan stimulan untuk perumahan swadaya (BSPS).

"Nah itu, bagaimana? Negara itu ngasih (bantuan untuk perbaikan rumah tak layak huni) di luar Papua itu, Rp20 jutaan. Biasanya, keluarga atau tetangganya bantu tenaga, bantu gotongroyong," paparnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada tahu 2025 ini ada sekitar 45 ribu unit perbaikan rumah tak layak huni. Sedangkan, pada tahun depan terdapat sekitar 400 ribu unit perbaikan rumah tak layak huni.

"Dan anggaran kita sekitar Rp10,5 triliun. Bayangkan dari Rp10,5 triliun anggaran kami, anggaran untuk merenovasi rumah rakyat miskin, rakyat tidak mampu, ada Rp8,1 triliun," jelasnya.

Dengan begitu, mayoritas atau sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu rakyat atau merenovasi rumah rakyat yang masuk kategori tidak mampu.

Menurutnya, kondisi renovasi rumah rakyat itu tidak terkena efisiensi anggaran. Pasalnya, dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit rumah yang akan diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia.

"Kalau menurut saya itu royal. Artinya mengutamakan rakyatnya dalam anggaran tadi. Jadi, kalau dia mengutamakan rakyatnya untuk renovasi rumah subsidi itu bagus. Itu pro rakyat," ujarnya. (Nei)