ICIHES 2025 di Yogyakarta Jadi Ajang Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional dan Global

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar The 3rd International Conference on Islamic and Halal Economic Studies (3rd ICIHES 2025).

Dalam kegiatan ini, UGM berkolaborasi dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kyoto University, dan Ritsumeikan University dari Jepang.

Kegiatan ini juga didukung oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, penggiat Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur melalui Dana Keistimewaan (Danais) oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan komunitas-komunitas penggerak halal di Yogyakarta. 

Chairperson ICIHES 2025 sekaligus perwakilan Universitas Gadjah Mada, Dr. Reni Rosari, M.B.A mengatakan ICIHES merupakan konferensi akademik dan profesional tingkat internasional yang menjadi ruang pertemuan bagi para ilmuwan, pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan komunitas global untuk mendiskusikan perkembangan riset, kebijakan, dan praktik ekonomi syariah dan industri halal. 

“ICIHES akan diselenggarakan berkala sebagai platform pertukaran ilmu pengetahuan, penguatan jejaring riset, dan pembentukan rekomendasi strategis untuk pembangunan ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya, Selasa (04/11/2025).

Event ICIHES 2025 yang diselenggarakan di Yogyakarta merupakan event ketiga sekaligus perdana di Indonesia, setelah event pertama dan kedua diselenggarakan di Malaysia. 

Kegiatan tersebut juga menyoroti soal pencanangan kawasan halal di DIY.

Pasalnya, meski sudah mendapat predikat kota syariah, namun DIY belum memiliki kawasan halal.

Co-chair ICIHES 2025, Rika Fatimah mengungkapkan komitmen untuk pencanangan kawasan halal memerlukan sinergi dari semua pihak.

Dengan pencanangan kawasan halal ini, diharapkan ke depan bisa tercipta kawasan industri halal, pariwisata ramah muslim, dan kawasan kuliner halal.

“Nah ternyata Malaysia dan Jepang juga punya pemikiran yang sama soal kawasan halal. Indonesia sudah punya Halal Industry Masterplan sampai lima tahun ke depan. Nah apa yang kami lakukan itu juga menginduk ke situ,” ungkapnya.

“Kemudian bagaimana menciptakan ekosistem, sebagai halal hub, kita bisa belajar dari Malaysia yang sudah in place. Karena kita satu rumpun ya, maka komunikasinya akan lebih mudah,” sambungnya.

Rika melanjutkan DIY sudah memiliki Global Gotong Royong Tetrapreneur yang diinisasi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tahun 2017. 

Model yang digunakan merupakan pengembangan dari UGM dan diadopsi oleh Pemda DIY.

Pengembanan usaha ini berbasis kalurahan, dan kini sudah ada di 36 titik di DIY. 

Program Global Gotong Royong Tetrapreneur bisa dikembangkan menjadi kawasan halal. 

“Kerja sama ini harus dibiasakan menjadi cultur, yang memang biasanya Yogya itu menjadi magnet untuk diadopsi di wilayah lain. G2R Tetrapreneur ini sudah diadopsi, akan menjadi satu kebijakan standarisasi di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi Malaysia, Dato Jefridin Atan mengungkapkan Indonesia menjadi menarik karena memiliki Industry Halal Masterplan, sementara Malaysia tidak punya.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Sehingga urutan pelaksanaannya jelas, dari negara turun ke kabupaten, ke bawah. Untuk tantangannya adalah bagaimana masyarakat menerimanya,” ujarnya. 

Sementara itu, Perwakilan Ritsumeikan University Jepang, Prof. Emeritus Dr. Yasushi Kosugi menambahkan Asia memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ekonomi halal. Hal itu tidak lepas dari jumlah populasi umat Islam yang besar.

“Harapannya ICIHES 2025 ini menjadi awal baru pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di masa depan,” pungkasnya. (*)