Apindo DIY Dorong Pemerintah Berikan BSU Lagi pada Pekerja, Ini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mendorong pemerintah kembali memberikan stimulus bagi kalangan pekerja berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU)
• BSU yang diterima para pekerja dinilai Apindo DIY terlalu kecil, dan untuk alokasi dua bulan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mendorong pemerintah kembali memberikan stimulus bagi pekerja.

Stimulus kebijakan tersebut berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto, mengatakan BSU merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Iya, BSU lagi dong. Kalau bicara meningkatkan daya beli masyarakat, mestinya ada BSU lagi. Itu (BSU) juga yang selalu kami dorong. Maksudnya agar teman-teman sektoral ikut terbantu,” katanya, Minggu (02/11/2025).

Pemerintah memang sudah memberikan BSU pada Juni dan Juli 2025 lalu senilai Rp600.000.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3.500.000.

Menurut dia, BSU yang diterima para pekerja terlalu kecil. Sebab besaran tersebut untuk alokasi dua bulan.

Mestinya, BSU yang diberikan sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000 per bulan. 

“Jangan cuma sebulan, dua bulan, tetapi paling tidak enam bulan. Sasarannya juga harus ditambah, yang bergaji di bawah Rp5.000.000,” terangnya.

Ia menilai BSU yang sebelumnya diberikan pemerintah kurang berdampak signifikan, khususnya pada pertumbuhan ekonomi. 

“Jadi dua kuartal itu pasti baru akan nampak dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Nanti di triwulan ke-3, triwulan ke-4 baru akan terasa. Tetapi kan sampai sekarang belum terasa (dampak BSU Juni-Juli 2025),” ungkapnya.

Ia menambahkan pemerintah bisa merealoksikan anggaran dari flagship program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Pak Purbaya (Menkeu) menyampaikan bahwa ada kemungkinan sekitar Rp 40 triliun yang dibelanjakan tahun ini untuk MBG. Ya udah, Rp 40 triliun itu lebih baik dipindahkan untuk subsidi upah. Kita bisa kok (memberikan BSU). Hanya kita itu kan tidak right spending, tidak dibelanjakan dengan tepat dan efisien,” pungkasnya. (*)