Seribu Unit Becak Listrik Diajukan Pemda DIY untuk Kawasan Rendah Emisi Malioboro

TRIBUNJOGJA.COM - Sebanyak seribu unit becak listrik diajukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam program bantuan luar negeri guna mempercepat peralihan moda transportasi menuju sistem rendah emisi.

Upaya ini menjadi bagian dari rencana menjadikan kawasan Malioboro dan sekitarnya sebagai zona rendah emisi (low emission zone) yang ramah lingkungan.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menjelaskan bahwa usulan bantuan tersebut diajukan melalui Forum Infrastruktur di Jakarta, yang diikuti oleh berbagai pihak dari dalam dan luar negeri, termasuk negara-negara dengan misi pengurangan emisi karbon.

Dalam forum itu, Pemerintah DIY mengajukan dua program utama, yakni bus listrik dan becak listrik, sebagai bentuk komitmen menuju transportasi hijau.

“Kami sudah dua kali berdiskusi dengan Forum Infrastruktur terkait bantuan luar negeri, terutama dari negara-negara yang memiliki misi pengurangan emisi karbon. Dalam forum itu, kami mengajukan program bantuan untuk bus listrik dan becak listrik. Jumlah yang diajukan cukup besar—sekitar seribu unit becak listrik—meskipun kami belum tahu berapa yang akan disetujui,” ujar Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (15/10/2025).

Menurutnya, becak listrik menjadi solusi alternatif bagi para pengemudi becak kayuh dan bentor yang selama ini mengandalkan kendaraan modifikasi untuk bekerja. Pemerintah, kata dia, tidak bermaksud menghapus mata pencaharian para pengemudi bentor, melainkan mendorong mereka beralih ke moda yang aman, legal, dan sesuai peraturan.

“Tujuan kebijakan ini bukan untuk menghilangkan pekerjaan mereka, tetapi agar bisa beralih ke moda yang sesuai aturan dan lebih aman. Bentor itu kendaraan hasil modifikasi yang dari sisi keamanan dan kelayakan jalan belum bisa menjamin keselamatan penumpang,” jelasnya.

Program becak listrik ini sejatinya sudah mulai dikembangkan dua tahun terakhir oleh Dinas Perhubungan DIY. Sebanyak 90 unit becak bertenaga alternatif telah diuji coba pada 2023–2024, namun hingga kini belum berjalan optimal karena masih dalam tahap evaluasi teknis dan efisiensi produksi.

“Becak listrik ini dikembangkan oleh Dishub DIY sebanyak 90 unit. Memang belum berjalan efektif karena masih tahap awal. Kami terus memantau dan mengevaluasi agar produksi berikutnya bisa lebih baik,” ujar Made.

Pemerintah berharap, dengan dukungan bantuan internasional, jumlah becak listrik bisa ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan transportasi alternatif di wilayah perkotaan.

Program becak listrik ini juga berkaitan erat dengan rencana penerapan kawasan rendah emisi di Malioboro, yang akan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Pemerintah mendorong agar kendaraan yang melintas di kawasan itu hanya angkutan umum seperti Trans Jogja dan kendaraan non-motorized yang sudah ditentukan dalam peraturan.

“Wilayah itu nantinya akan menjadi low emission zone. Kami bekerja sama dengan UKPEC dari Inggris untuk melakukan kajian terkait implementasinya,” kata Made.

Ia menambahkan, penerapan sistem transportasi rendah emisi tidak hanya mendukung target lingkungan, tetapi juga sejalan dengan karakter budaya Yogyakarta yang dikenal ramah pejalan kaki dan berorientasi pada kelestarian.

Selain becak listrik, pemerintah juga menyiapkan transisi armada Trans Jogja dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju bus listrik.
Dari total armada yang ada, saat ini baru dua unit bus listrik yang beroperasi, sementara sisanya masih berbahan bakar fosil. Pemerintah sedang menghitung biaya operasional dan keberlanjutan agar program ini tidak berhenti hanya pada tahap awal.

“Bus listrik memang biaya perawatannya lebih mahal, tetapi dari sisi umur pakai justru lebih panjang. Bus berbahan bakar fosil umurnya sekitar lima tahun, sementara bus listrik bisa bertahan hingga sepuluh tahun,” jelas Made.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah DIY dalam mendorong transportasi publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan.