GKR Hemas Dorong Peran Aktif Warga untuk Pertahankan Jogja yang Aman dan Toleran

TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, peran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga daerah tetap aman, damai, dan toleran.

Gerakan kolektif warga untuk merawat harmoni sosial dinilai masih hidup dan perlu terus diperkuat, bukan hanya bergantung pada peran pemerintah dan aparat keamanan.

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menilai, masyarakat Yogyakarta memiliki karakter istimewa dalam menghadapi situasi krisis.

Dalam Forum Group Discussion bertajuk “Merajut Kohesi Sosial untuk Jogja Damai”di Kantor Sekretariat DPD RI DIY, Senin (20/10), ia menegaskan bahwa kekuatan utama DIY terletak pada partisipasi masyarakat yang saling menjaga.

“Di Jogja ini saya menganggap sangat luar biasa masyarakatnya. Karena memang yang terpenting dalam krisis itu bukan ada apanya, tapi bagaimana sikap kita menghadapinya. Dan ternyata gerakan masyarakat Jogja luar biasa, baik jaga kampung ataupun jaga warganya. Semua sudah bergerak mengantisipasi supaya Jogja meskipun ada gejolak, tetapi tidak terlalu besar,” ujar GKR Hemas.

Ia menambahkan, Yogyakarta kini telah menjadi milik seluruh Indonesia dan menjadi barometer kedamaian nasional. Karena itu, kestabilan sosial di daerah ini menjadi simbol bagi harmoni bangsa. “Jogja bukan lagi hanya milik orang Jogja. Jogja sudah menjadi milik seluruh Indonesia, dengan artian Jogja dapat menjadi barometer Indonesia. Kalau Jogja aman, Indonesia juga aman,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, GKR Hemas juga menekankan pentingnya menjaga budaya dan adat yang selama ini menjadi fondasi karakter masyarakat Yogyakarta. Ia menilai, krisis sosial yang terjadi di berbagai daerah kerap berakar dari memudarnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

“Yang perlu kita pertahankan ialah budaya dan adat yang masih terus hidup di Jogja. Demi menjaga kedamaian, kita juga butuh budaya. Indonesia ini sudah bisa dibilang kehilangan adat budaya, sudah betul-betul sangat kritis, sehingga sedikit sulutan di masyarakat bisa langsung berakibat frontal,” tutur GKR Hemas.

Ia pun berharap seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tetap mempertahankan peran aktif dalam menjaga kedamaian sosial agar Yogyakarta tetap menjadi contoh kehidupan yang beradab dan inklusif.

Sementara itu, Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata, menilai bahwa konsep kedamaian di DIY tak bisa dilepaskan dari falsafah hamemayu hayuning bawana — menjaga harmoni alam dan kehidupan. Falsafah ini, kata dia, kini dihidupkan melalui kebijakan reformasi kalurahan yang dijalankan di seluruh wilayah DIY.

“Dalam reformasi kalurahan, ada dua hal penting, yakni reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kami menyambut baik kebijakan Gubernur DIY ini karena masyarakat tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi pelaku atau subjek,” ujarnya.

Melalui kebijakan tersebut, lanjut Gandang, program Jaga Warga kini menjadi instrumen penting dalam memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput. Setiap kalurahan di DIY diwajibkan memiliki Jaga Warga yang berfungsi menjaga ketentraman dan kerukunan masyarakat.

“Jaga Warga bukan hanya masalah keamanan, tapi poin pentingnya adalah soal ketentraman dan kerukunan yang harus tetap dipelihara di tingkat kalurahan ataupun di tingkat yang lebih kecil. Dan tentu kami sebagai perangkat desa tidak bisa mewujudkan hal itu tanpa adanya peran serta dari masyarakat,” katanya.

Forum diskusi tersebut juga menghadirkan Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra, serta Sekretaris Pawiyatan Pamong, Fajar Sujarwo. Dalam paparannya, Fajar menjelaskan strategi sosial Pawiyatan Pamong untuk mendukung Yogyakarta yang damai melalui tiga pendekatan utama: Renaisans, Restorasi, dan Arus Balik.

Ketiganya disebut menjadi upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya tahan sosial dan nilai-nilai keistimewaan yang selama ini menjadi ciri khas Yogyakarta.