Sudah 6 Tahun Janji Pembayaran Ganti Rugi Tak Pasti, Warga di Kulon Progo Ancam Demo Tolak JJLS

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Warga Kalurahan Karangwuni, Glagah, dan Palihan di Kulon Progo kini tengah menunggu kejelasan tentang pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) proyek pelebaran Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). 

Kejelasan pembayaran UGR JJLS bagi warga di Kulon Progo ini dijanjikan pada 1 November 2025.

Salah satu warga Karangwuni yang turut menantikan kejelasan itu adalah Marius Puryanto. Sebab ia sudah menanti pembayaran UGR JJLS selama 6 tahun terakhir.

"Saya dan warga lain sudah dirugikan selama 6 tahun ini, jadi kami menunggu kejelasannya di 1 November nanti," kata Marius ditemui di rumahnya pada Senin (13/10/2025).

Berdasar informasi dihimpun Tribun Jogja, proyek infrastruktur JJLS merupakan program Nasional yang melewati 5 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, proyek JJLS melewati 3 kabupaten, yaitu Gunungkidul dan Bantul serta Kulon Progo, di mana warga terdampak kini mengeluhkan ketidakjelasan pembayaran ganti rugi.

Marius Puryanto adalah satu di antara warga Kulon Progo yang terdampak proyek itu. Setidaknya ada 2 bidang tanah milik Marius yang rencananya terkena pelebaran JJLS. Masing-masing luasnya 48 meter persegi, dengan nilai total UGR Rp 301.858.000,00.

Nilai tersebut diterimanya pada 2019 silam, dalam pertemuan di Balai Kalurahan Karangwuni. Saat itu, pihak bank memberikan surat keterangan nilai tanah milik Marius yang terdampak serta nomor rekening untuk pencairan uang.

"Saat itu tidak diberitahu kapan persisnya uang akan cair ke rekening, tapi saat itu saya sudah terlanjur senang," jelasnya.

Alih-alih menerima pencairan UGR, Marius dan warga terdampak justru mendapat tawaran pinjaman dari bank. Termasuk tawaran dari developer perumahan untuk membangun rumah baru bagi warga terdampak.

Marius pun ikut tergiur dengan tawaran tersebut dan akhirnya mengambil pinjaman uang di bank untuk kebutuhan sehari-hari. Sambil berharap UGR JJLS yang dijanjikan segera cair, namun ternyata tidak ada kejelasan hingga kini.

Lahan miliknya yang terdampak pun dibiarkan saja tanpa diubah. Lahan itu kini dimanfaatkan untuk parkir kendaraan serta disewakan untuk warung makan sederhana.

"Saya biarkan saja seperti itu, sambil menunggu kepastian dari pusat," ujar Marius.

Ia masih berharap segera ada kejelasan soal pembayaran UGR JJLS. Apalagi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo sudah membentuk tim penanganan untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut selama 6 tahun.

Warga sendiri sudah berjuang sejak lama, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi, namun tak pernah ada jawaban yang jelas. Sebagai warga, Marius merasa tak hanya dirugikan, namun juga disepelekan.