Sejarah Baru di Kepatihan, Ni Made Dwipanti Jadi Sekda Perempuan Pertama DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ni Made Dwipanti Indrayanti resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Bangsal Kepatihan, Selasa (16/9/2025).

Sekadar informasi, Ni Made sebelumnya menjabat posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY.

Pelantikan ini menorehkan sejarah karena untuk pertama kalinya seorang perempuan dipercaya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menduduki jabatan strategis tersebut.

Sepanjang sejarah, jabatan Sekretaris Daerah selalu dipegang oleh laki-laki birokrat, mulai era Sultan Hamengku Buwono (HB) IX (1950–1988), dilanjutkan Paku Alam VIII (1988–1998), hingga masa kepemimpinan HB X yang masih menjabat hingga kini. 

Posisi yang dulunya merupakan penerus kedudukan Patih Danureja itu baru kali ini diwarnai oleh sosok perempuan, menandai babak baru dalam dinamika birokrasi DIY yang selama puluhan tahun terkesan maskulin.

Sejak Sri Sultan HB X diangkat menjadi Gubernur DIY pada 1998, tercatat sudah ada enam Sekda yang mendampingi jalannya pemerintahan daerah. Namun, seluruhnya adalah laki-laki.

Mereka adalah Bambang Susanto Priyohadi (2000–2006), Tri Harjun Ismaji (2006–2011), Ichsanuri (2011–2016), Gatot Saptadi (2017–2019), Kadarmanta Baskara Aji (2019–2023), dan Beny Suharsono (2023–2025).

Tidak seperti enam Sekda sebelumnya, pengambilan sumpah jabatan Ni Made dibarengi dengan mutasi dan promosi sejumlah pejabat eselon II. Prosesi ini menjadi momentum regenerasi sekaligus penyegaran birokrasi di lingkungan Pemda DIY.

Baca juga: DIY Bakal Terima 100 Alsintan dari Kementan Bulan Ini

Selain pelantikan Sekda, beberapa pejabat eselon II turut dirotasi. Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kini dipercaya menjadi Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum (Eselon II a).

Aria Nugrahadi, ST., M.Eng., yang semula menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini menempati posisi Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Eselon II a).

Perubahan juga menyentuh jajaran dinas. Agus Mulyono, S.P., M.T., sebelumnya Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, kini diangkat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Eselon II a). Sementara itu, Ariyanto Wibowo, S.H., M.Hum., yang sebelumnya menjabat Kepala Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas, kini resmi memimpin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Eselon II a).

Di jajaran biro, Cahyo Widayat, S.H., M.Si., yang sebelumnya Sekretaris Dinas Kebudayaan, kini menduduki jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY (Eselon II b). 

Adapun Bagas Senoadji, A.TD., M.T., yang semula menjabat Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini diangkat menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Eselon II a).

Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X menegaskan peran vital Sekda DIY sebagai poros pengendali pemerintahan daerah. 

“Sekretaris Daerah bukanlah sekadar jabatan administratif. Ia adalah motor penggerak sekaligus penjaga ritme, yang memastikan roda pemerintahan berputar selaras, tidak saling mendahului, tidak saling menabrak,” ujarnya.

Sri Sultan juga menekankan tanggung jawab moral yang lebih besar di balik status keistimewaan DIY. 

“Keberhasilan roda pemerintahan daerah turut ditentukan oleh kualitas seorang Sekda. Tidak semata menjalankan roda pemerintahan, melainkan juga meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar,” katanya.

Dalam pidato yang sarat refleksi, Sultan menyinggung tantangan era digital dan disrupsi informasi.

Menurutnya, ASN harus menjadi penyangga negara di tengah derasnya arus opini publik.

“Hindari flexing, jadilah jangkar penenang di tengah gelombang. Tajamkan kepekaan sosial, junjung tinggi empan papan, dan utamakan capaian kinerja ketimbang seremoni semata,” ucapnya.

Sri Sultan menilai DIY sudah menorehkan capaian positif, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 81,62 pada 2024 hingga predikat reformasi birokrasi bernilai A dan SAKIP berpredikat AA.

Ia berharap Sekda baru mampu menjaga konsistensi serta memimpin transformasi menuju birokrasi digital. 

“Sekda harus menjadi teladan: membangun birokrasi yang bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas; bukan hanya efisien, tetapi juga empatik,” kata Sultan.

Pelantikan yang juga dirangkaikan dengan sumpah jabatan pejabat pratama ini diharapkan menjadi titik awal penyegaran energi birokrasi. 

“Keistimewaan sejati tidak diukur dari banyaknya privilese, tetapi dari kemampuan untuk menunaikan amanah lebih besar,” pungkas Sri Sultan HB X. (*)