Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Taktis, JPW Minta Kapolri Dievaluasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jogja Police Watch (JPW) mendesak pemerintah dan kepolisian segera menghentikan segala bentuk brutalitas aparat di Indonesia. 

Desakan ini disampaikan menyusul insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis milik polisi saat pengamanan demonstrasi di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II (Benhil II), Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025) malam.

Divisi Humas JPW, Baharuddin Kamba, mengecam keras tindakan yang disebutnya mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

Menurutnya, peristiwa ini menunjukkan kegagalan aparat dalam mengelola situasi lapangan tanpa mengorbankan keselamatan warga sipil.

"Kami meminta aparat segera menghentikan segala bentuk brutalitas di republik ini. Tindakan melindas pengemudi ojek online menggunakan kendaraan taktis jelas melanggar kemanusiaan. Video yang beredar memperlihatkan dengan jelas bahwa almarhum Affan Kurniawan dilindas saat polisi menghalau massa. Ini tidak bisa dibenarkan dalam situasi apa pun," kata Baharuddin, Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Pejuang Keluarga Itu Telah Pergi

Ia menegaskan, insiden tersebut harus menjadi alarm bagi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi jajaran kepolisian.

“Jika brutalitas aparat terus berulang, Presiden Prabowo perlu mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Proses hukum harus berjalan tegas terhadap anggota yang terlibat. Tanpa itu, kemarahan rakyat akan semakin meluas karena merasa tidak ada keadilan,” ujarnya.

Baharuddin mengingatkan bahwa aparat kepolisian bekerja menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga tidak semestinya digunakan untuk tindakan represif yang mencelakai masyarakat.

“Kendaraan taktis yang dibeli dari uang rakyat justru digunakan untuk melindas rakyat. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan publik. Aparat harusnya menjadi pelindung, bukan ancaman,” tegasnya.

JPW mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian keamanan, termasuk pelatihan penanganan massa yang mengedepankan pendekatan humanis. 

Baharuddin menekankan, peristiwa ini tidak boleh berhenti hanya pada proses hukum terhadap pelaku di lapangan, tetapi harus menyentuh kebijakan dan pola pengawasan kepolisian secara struktural. (*)