Fajar menyebut alasan yang disampaikan pemerintah pusat adalah efisiensi anggaran.

Namun, menurut dia, pemangkasan hingga 50 persen terlalu drastis dan justru akan berdampak buruk terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah.

“Ya, alasannya efisiensi. Kami paham efisiensi itu baik dan kami mendukung penataan sistem di pusat. Tapi kalau dipotong sampai 50 persen, apalagi sebelumnya sudah dipotong, ini terlalu jauh. Dampaknya program jelas tidak berjalan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pun akan terganggu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar menekankan bahwa status keistimewaan DIY tidak bisa dilepaskan dari peran historis Yogyakarta dalam perjalanan bangsa. Pemangkasan Danais tanpa mempertimbangkan aspek itu dinilainya tidak adil.

“DIY ini daerah istimewa yang dinamikanya luar biasa, berbeda dengan daerah lain. Secara historis pun DIY punya peran penting dalam sejarah bangsa. Jadi keistimewaan ini seharusnya didukung, bukan malah dikurangi anggarannya,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada keraguan terhadap komitmen DIY dalam bingkai NKRI.

“Kalau soal itu tidak. Komitmen kita tetap NKRI. Tapi harapan kami, status keistimewaan yang diberikan negara seharusnya diwujudkan dengan dukungan yang istimewa pula, bukan justru dipotong,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD DIY mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang rencana pemangkasan Danais. (*)