Alokasi Danais DIY Disebut Hanya Rp500 Miliar pada 2026, DPRD DIY Desak Pusat Tinjau Ulang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana pemerintah pusat untuk kembali memangkas Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun anggaran 2026 menimbulkan keprihatinan.

Pemangkasan itu disebut-sebut akan mengurangi alokasi hingga separuh, dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar.

Anggota Komisi D DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Fajar Gegana, menegaskan kabar tersebut sudah beredar di kalangan legislatif daerah setelah rapat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Informasi itu dari Kemenkeu. Pada waktu rapat disampaikan, rencananya Danais hanya Rp 500 miliar yang dialokasikan ke dana transfer. Dari yang awalnya Rp 1 triliun, kemudian menjadi Rp 500 miliar. Hal ini juga sudah saya tanyakan ke kepala daerah, memang informasinya demikian,” ujar Fajar, saat dikonfirmasi, Selasa (19/8/2025).

Menurut Fajar, pengurangan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya.

Pada 2025, Danais telah dikurangi Rp 200 miliar, dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1 triliun. 

Jika pemangkasan kembali dilakukan, lanjut dia, perencanaan pembangunan yang sudah disusun jauh hari akan terganggu bahkan batal terlaksana.

“Anggaran Danais ini kan sudah berjalan dengan perencanaan matang, bahkan perencanaannya bisa dua tahun sebelumnya. Jadi kalau tiba-tiba dipotong, banyak hal yang akan terdampak. Program bisa tertunda, relevansinya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kalau penurunannya hanya Rp 50–100 miliar mungkin masih bisa dirasionalisasi. Tapi kalau Rp 500 miliar, jelas tidak cukup untuk merealisasikan program,” kata Fajar.

Baca juga: Cerita Jihan, Anggota Paskibraka DIY Ngaku Deg-degan saat Bertugas di Depan Sri Sultan HB X

Fajar menyebut alasan yang disampaikan pemerintah pusat adalah efisiensi anggaran.

Namun, menurut dia, pemangkasan hingga 50 persen terlalu drastis dan justru akan berdampak buruk terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah.

“Ya, alasannya efisiensi. Kami paham efisiensi itu baik dan kami mendukung penataan sistem di pusat. Tapi kalau dipotong sampai 50 persen, apalagi sebelumnya sudah dipotong, ini terlalu jauh. Dampaknya program jelas tidak berjalan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pun akan terganggu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar menekankan bahwa status keistimewaan DIY tidak bisa dilepaskan dari peran historis Yogyakarta dalam perjalanan bangsa.

Pemangkasan Danais tanpa mempertimbangkan aspek itu dinilainya tidak adil.

“DIY ini daerah istimewa yang dinamikanya luar biasa, berbeda dengan daerah lain. Secara historis pun DIY punya peran penting dalam sejarah bangsa. Jadi keistimewaan ini seharusnya didukung, bukan malah dikurangi anggarannya,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada keraguan terhadap komitmen DIY dalam bingkai NKRI.

“Kalau soal itu tidak. Komitmen kita tetap NKRI. Tapi harapan kami, status keistimewaan yang diberikan negara seharusnya diwujudkan dengan dukungan yang istimewa pula, bukan justru dipotong,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD DIY mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang rencana pemangkasan Danais. (*)