DIY Catatkan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan pada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Angka kemiskinan dan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan perbaikan signifikan pada September 2024, mencerminkan keberhasilan berbagai program sosial ekonomi yang dijalankan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang dirilis Rabu (15/1/2025), persentase kemiskinan di DIY turun menjadi 10,40 persen, lebih rendah 0,43 persen dibandingkan Maret 2024.

Penurunan ini mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 15,1 ribu orang, menjadi total 430,47 ribu jiwa.

Meskipun angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 8,57 persen, tren positif ini memberikan optimisme baru.

Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, menilai berbagai indikator sosial ekonomi yang kondusif, seperti inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkontribusi besar pada pencapaian ini.

"Perkembangan harga komoditas pangan yang stabil, ekspor-impor yang positif, serta pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan," ujar Herum.

Tingkat ketimpangan juga mencatat perbaikan, dengan rasio gini DIY turun menjadi 0,428 dari 0,435 pada Maret 2024.

Ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi (0,429) dibandingkan pedesaan (0,355), meski secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan.

Garis kemiskinan di DIY tercatat Rp613.370 per kapita per bulan, dengan pengeluaran makanan mendominasi 72,93 persen dari total kebutuhan.

Namun, tantangan masih ada, seperti disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 1,21 persen serta kedalaman dan keparahan kemiskinan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hermanto, menyambut baik capaian ini dan menegaskan komitmen BI untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan hingga mendekati rata-rata nasional.

"Dengan sinergi berbagai pihak, target untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY menjadi satu digit sangat mungkin tercapai, sejalan dengan arahan RPJMD Gubernur DIY," kata Hermanto.

Optimisme ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat kebijakan sosial ekonomi yang inklusif, sehingga kesejahteraan masyarakat DIY dapat terus meningkat. (*)