Dewan Pendidikan DIY Minta Pemerintah Tak Gegabah Hapus PPDB Sistem Zonasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Pendidikan DIY meminta pemerintah tak gegabah menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB ).

Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa mengungkapkan, penyelenggaraan zonasi memang perlu dievaluasi tiap tahunnya.

Misalnya terkait adanya kecurangan yang dilakukan seperti pemalsuan data hingga praktik menumpang kartu keluarga (KK).

Menurutnya, praktek-praktek kecurangan itu lah yang perlu ditangani agar penyelenggaraan PPDB zonasi berjalan optimal.

"Beberapa hal yang saya amati untuk zonasi ya sampai dia pindah penduduk, nunut KK, bahkan ada berita KK dibisniskan, saya kira hal hal ini yang ditertibkan jangan kebijakannya yang dihilangkan karena sesuatu yang baru belum tentu bisa mengatasi yang ini," ujar Sutrisni, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Pemerintah Kaji Penghapusan PPDB Sistem Zonasi, Ini Respon Disdikpora DIY

Dia melanjutkan, sistem zonasi akan menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan.

Dengan adanya zonasi , siswa yang pintar kini tidak lagi hanya terpusat di sekolah-sekolah favorit, melainkan lebih merata ke semua sekolah.

Sehingga sekolah-sekolah lain yang dulu tidak difavoritkan harus berupaya meningkatkan kualitas, baik dari sisi sarana prasarana, juga dari sisi kualitas tenaga pengajar.

Dia melanjutkan, pelajar dengan berbagai tingkat kemampuan idealnya harus ditempatkan dalam satu ruang kelas agar dapat memunculkan dinamika pembelajaran.

Keberadaan siswa pintar juga dapat menjadi motivasi atau semacam stimulus bagi siswa di bawahnya untuk meningkatkan kemampuan.

"Karena yang pintar bisa berdampak pada teman-temannya, di satu kelas akan termotivasi. Kalau mengelompok di satu kelas tidak ada yang mendimanisasi di sekolah-sekolah lain sehingga jangan lalu kok terus diputus, saya kira ini gegabah," katanya. ( Tribunjogja.com )