Begini Tanggapan Dewan Pendidikan DIY soal Pembatalan Sekolah Daring

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Wacana sekolah daring pada April 2026 mendatang resmi dibatalkan. Kebijakan itu diambil pemerintah untuk merespons konflik di Timur Tengah dan efisiensi BBM.

Menurut Sekretaris Dewan Pendidikan DIY, Timotius Apriyanto, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah menyebabkan ketidakpastian. Mestinya, sebelum diumumkan ke publik, pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu.

"Jadi perlu ada kebijakan yang pasti dan kajian kebijakan yang matang sebelum diumumkan kepada publik. Itu (kebijakan yang berubah-ubah) menimbulkan kegelisahan juga ketidakpastian," katanya,  Rabu (25/3/2026).

Sekolah daring, learning loss

Ia menilai sekolah daring menyebabkan tidak ada interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik, serta menimbulkan learning loss. Di sisi lain, sekolah luring saat ini sudah berjalan baik.

Guna memastikan kualitas pendidikan, ia pun mendorong pemerintah untuk mengembalikan misi pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kembalikan misi pendidikan kita, pendidikan sebagai misi suci, bukan sebagai komoditas, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan spirit untuk kemudian menjadikan pendidikan sebagai ornamen-ornamen pembangunan. Spirit pendidikan itu harus spirit yang universal," lanjutnya.

Siswa tidak siap

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa mengungkapkan secara teknologi, sekolah-sekolah di DIY sudah siap melaksanakan sekolah daring. Apalagi sudah memiliki pengalaman saat pandemi COVID-19 lalu.

"Terlepas dari kesiapan sekolah daring, anak-anak kita itu belum sepenuhnya siap, sehingga kekhawatiran terjadi loss learning sangat mungkin," ungkapnya.

Daripada sekolah daring, ia menyebut hybrid lebih memungkinkan untuk diterapkan.

"Sehingga jangan full daring, bisa sehari daring sehari luring, dipadukan saja. Kalau full daring dikhawatirkan loss learning tadi," imbuhnya. (maw)