Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K
TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Adanya pro kontra terkait vaksinasi COVID-19 dinilai hal wajar.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meminta tidak perlu ada sanksi-sanksi.
Melalui pendekatan yang baik dari pemerintah, masyarakat pasti akan menerima vaksin.
Sanksi justru akan menyebabkan polemik di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.
Baca juga: Tak Cukup, Dewan Dorong Pemda DI Yogyakarta Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19
Ia mengatakan sebagian besar masyarakat DIY sudah cerdas dan mampu memahami vaksinasi COVID-19.
Pendekatan yang dilakukan juga sudah cukup bagus, sehingga ia yakin tak perlu sanksi-sanksi karena masyarakat akan banyak yang turut dalam vaksinasi.
"Banyak yang cerdas memahami dan pendekatan selama ini sudah cukup bagus. Saya yakin nggak perlu sanksi-sanksi masyarakat akan banyak yang ikut. Saya sudah cek ke kampung-kampung, sudah pengen dapat vaksin. Yang dulu tak ngerti apa-apa, sekarang sampai kampung-kampung. Bahwasanya ada yang nolak itu mesti ada tapi saya yakin minoritas sekali. Masalah minoritas suaranya keras ya nanti-nanti dulu, bertahap lah. Toh ketersediaan vaksin kita tak langsung, bertahap juga. Saya kira seiring dengan ketersediaan vaksin kita akan seiring pula dengan kesadaran masyarakat. Tak perlu memakai sanksi-sanksi. Nanti sanksi malah akan membikin polemik," ujarnya, saat diwawancarai di Kantor DPRD DIY, Rabu (20/1/2021).
Huda menganggap wajar jika terjadi pro maupun kontra di kalangan masyarakat, karena vaksin ini sendiri adalah barang baru.
Terpenting, sosialisasi dari pemerintah dan segenap unsur yang ada di muka, serta memberikan contoh, yang wajib dilaksanakan.
Ia melihat vaksin ini sebagai satu-satunya solusi yang ada saat ini dan masyarakat akan lebih banyak yang mendukung vaksin.
Baca juga: Dianggap Melanggar HAM, LBH Yogyakarta : Vaksinasi Tidak Boleh Dipaksakan kepada Masyarakat
Jika ada kontra dan keraguan paling hanya satu atau dua orang saja, 5-10 persen paling sedikit.
Namun, sebagian besar masyarakat akan tetap mendukung.
"Saya yakin nanti tetap akan sukses. Karena tak ada pilihan lain yang kita lakukan. Apakah kita mau warga kita dibatasi PTKM, lonjakan kasus. Ketika ada jalan keluar apapun, dan jalan keluar sudah dilakukan penelitian dan segala macam prosedur dilakukan. Saya kira saya yakin masyarakat akan mendukung vaksin. Sebagian besarnya. Kalau ada ragu, satu dua, lima persen, 10 persen itu satu hal yang wajar. Pro kontra di masyarakat. Terhadap vaksin lain, ada juga kelompok yang anti vaksin kan. Saya kira ini untuk Vaksin COVID-19, pandangan saya sebagian masyarakat akan setuju dan mendukung vaksin ini," katanya.
Lanjut Huda, masyarakat diimbau tidak percaya akan hoaks-hoaks yang membuat mereka reaktif dengan adanya vaksinasi.
Ia sendiri mempersilahkan mereka yang membikin hoaks tentang vaksin untuk memberikan alternatif solusi yang lebih baik daripada vaksin.
Vaksin adalah solusi yang dinilainya ada dan patut dicoba saat ini, karena tidak ada solusi lain.
"Ya itu yang membuat masyarakat reaktif. Yang hoaks-hoaks itu akan cepat lambat akan terkubur. karena kalau sekarang kemudian yang memberitakan dan menyebarkan berita hoaks itu, kemudian tak betul itu, apa ya punya solusi. Yang kita cari kan solusi. Itu kalau ada alternatif solusi yang lebih baik daripada vaksin silahkan. Sampai saat ini dalam pandangan ikhtiar manusiawi kita dan pemerintah, solusi yang paling diharapkan paling manfaat ya vaksin ini. Saya kira sekecil apapun solusi itu harus kita lakukan harus kita coba," ujarnya.
Sementara vaksinasi berlangsung, sosialisasi akan terus dilaksanakan.
Baca juga: Pemda DI Yogyakarta Tak Berlakukan Sanksi bagi Penolak Vaksin
Vaksinasi juga akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tenaga kesehatan terlebih dahulu.
Ia juga mendorong agar tiga kabupaten yang belum mendapatkan vaksin, bisa segera memperoleh vaksin dan melaksanakan vaksinasi.
"Tetap dilakukan terus menerus, sosialisasi itu juga dengan contoh praktek kan. Bertahap, yang pertama nakes dulu. Habis itu, orang-orang yang ada di frontline di pelayanan habis itu merambah ke masyarakat. Saya kira dengan sistem gotong royong, dengan sistem yang ada di DIY ini saya yakin vaksin akan sukses. Bertahap dengan ketersediaan vaksin. Kalau vaksin ada breg, bolehlah. Tapi vaksin kita kan bertahap. Sekarang baru ada berapa, tiga kabupaten belum dapat," ujarnya.
"Kami mohon segera diupayakan mendapatkan nakesnya. Agar kemudian mereka setidaknya bekerja dengan rasa aman. Mudah-mudahan efektif. Kalau nakes terkelola dengan baik, klaster penularan akan berkurang. Karena mereka risiko yang sangat tinggi. Saya harap segera. Toh sudah dijadwalkan. Awal Februari sudah ada kayaknya yang untuk kabupaten itu, nanti berharap. Seiring dengan ketersediaan vaksin, seiring juga dengan kesadaran masyarakat," tambah Huda.( Tribunjogja.com )