Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Panut Mulyono menegaskan mahasiswanya untuk tidak turun ke jalan dalam menyampaikan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang telah disahkan.
Hal itu menyikapi adanya rencana aksi susulan dari gabungan mahasiswa dan eleman lain, yang rencananya akan digelar Selasa (13/10/2020) esok.
Ia menegaskan, bagi mahasiswa yang hendak mengkritisi kebijakan pemerintah tidak perlu turun ke jalan.
Menurutnya, Universitas merupakan tempatnya orang-orang berintelektual.
Baca juga: Mahasiswa UGM Ditahan Pasca-Aksi Tolak Omnibus Law, Pihak Kampus Datangi Polda DIY
Maka dari itu, ketika seseorang beda pandangan tentang kebijakan baru atau lainnya, menurutnya akan lebih baik jika para mahasiswa mengkritisinya berdasarkan kajian akademis dan analisis.
"Kami imbau mahasiswa sebaiknya tidak turun ke jalan dalam menyampaikan pendapatnya. Saya imbau mahasiswa mengkajinya secara kritis, akademis, di dalam kampus apabila ada kebijakan baru. Dengan seminar dan lainnya, FGD, atau kegiatan lain," katanya, saat berkunjung ke Kepatihan, Senin (12/10/2020).
Dengan harapan, nantinya hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah.
Para pejabat universitas, lanjut Panut, bersedia mengawal diskusi tentang solusi tersebut bersama mahasiswa.
Ia juga menegaskan jika pihaknya bersedia membantu menyampaikan aspirasi dari mahasiswa tersebut kepada pemerintah.
"Karena saat ini dari Dikti juga sudah membuat surat edaran kepada para rektor untuk membimbing mahasiswa di dalam menyampaikan aspirasinya," tegasnya.
Ia meminta agar mahasiswa mengkritisi pemerintah dengan cara berdialog dan menyampaikan secara elegan kepada pemerintah.
Baca juga: Pimpinan UGM Jenguk Mahasiswa Korban Demo Ricuh Malioboro
Persilakan Mahasiswa Pendemo Rapid Test
Menyikapi para mahasiswa yang ikut demo, Panut menegaskan jika pihak UGM siap menjalankan protokol kesehatan.
Dalam hal ini, pihak UGM akan melakukan rapid test bagi mahasiswa yang ikut turun aksi pada Kamis (9/10/2020) di gedung DPRD kemarin.
"Iya. Kalau itu kami lakukan sesuai protokol. Kami tahu dalam kondisi emosi seperti kemarin adik-adik itu tidak mematuhi protokol kesehatan," imbuhnya.
Dari dasar itu lah, rektor UGM berharap akan mengupayakan rapid test bagi mahasiswa yang ikut aksi di gedung DPRD DIY.
"Supaya tidak ada penambahan kasus Covid-19 dari unjuk rasa itu," urainya.
Baca juga: Pakar Hukum Lingkungan UGM: UU Cipta Kerja Mereduksi Prinsip Kehati-hatian
Pihaknya akan memanfaatkan Satgas Covid-19 UGM untuk melayani rapid test bagi mahasiswa yang turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja kemarin.
Ia mengimbau kepada mahasiswa untuk memyampaikan aspirasinya dengan tidak bergerombol.
"Sudah ada tim satgas Covid-19 UGM yang akan menangani mahasiswa yang kemarin ikut. Kalau perlu rapid test ya dilakukan," ujarnya.
Saat ditanya apakah perlu adanya isolasi mandiri bagi mahasiswa yang ikut unjuk rasa, Panut mengatakan jika hal itu akan dilakukan dengan melihat kesiapan.
"Kalau itu harus diyakinkan, bahwa mahasiswa yang terlibat harus tidak membawa Covid-19," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)