Baca tanpa iklan
Lebih lanjut Marshall menjelaskan semua infrastruktur Certificate Authority (CA) atau penyelenggara sertifikasi elektronik di Privy ID sudah di set sesuai standar web trust.
Artinya sudah memenuhi standar keamanan kelas dunia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik.
"Bulan Maret ini, dua bulan lagi kita akan di auditor internasional untuk sertifikasi web trust itu," terang dia.
Ia mencontohkan salah satu persyaratan untuk memenuhi standar keamanan dunia salah satunya bahwa semua karyawan tidak boleh membawa handphone dan memory card saat memasuki ruang kerja.
"Bahkan secrenshot komputer pribadi saja tidak bisa sehingga semua data terlindungi," jelasnya.
Sementara itu ditemui disela peresmian, Direktur Jenderal Kependudukan dan pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hadirnya Privy ID sebagai perusahaan tanda tangan digital merupakan satu langkah maju dalam menjaga keamanan informasi.
Layanan publik kedepan, kata dia setidaknya memiliki dua poin utama yang dibutuhkan yaitu cepat dan aman.
"Tanda tangan digital itu membantu harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik secara cepat dan aman," ungkap dia.
Layanan ini, menurutnya sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong bagaimana kualitas layanan publik bisa terdelivery kepada masyarakat dengan cepat dan tingkat akurasi yang tinggi.
Apalagi, lanjut dia, dunia finansial dan dunia hukum itu berhimpit. Jangan sampai orang dengan mudah bisa memalsukan tanda tangan untuk bisa mendapatkan kredit bank dan polis asuransi.
"Ini langkah bagus dari anak anak muda kita. Ini merupakan startup yang harus kita dorong untuk bisa maju," kata Zudan.(tribunjogja)