Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja Noristera Pawestri
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY Nadhif mengatakan, PPDB beberapa tahun terakhir berjalan baik dengan adanya penandatanganan komitmen bersama.
Untuk itu, pihaknya akan bersinergi bersama dinas pendidikan yang ada di kabupaten dan kota serta ORI Perwakilan DIY untuk menyukseskan PPDB 2018.
Hal tersebut ia tuturkan saat menandatangani komitmen bersama PPDB 2018 yang dilaksanakan di Kantor ORI Perwakilan DIY pada Jumat (22/6/2018).
"Kita akan bersinergi bersama sehingga kegiatan PPDB di lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah pada prinsipnya kita berharap bisa berjalan dengan baik," kata Nadhif.
Baca: Kemenag DIY Nilai Seleksi Dakwah Wajar
Meskipun pihaknya sudah mencoba menyampaikan usulan terkait PPDB online di madrasah, namun karena belum seluruh madrasah siap dengan PPDB online, sehingga baru sebagian yang melangsungkan PPDB online.
"Walaupun onlinenya itu nasional, misalnya MAN 1 sudah online nasional. Jadi tidak lagi dari daerah," ujarnya.
Selain itu, Nadhif menyampaikan, terkait persoalan yang sering muncul pada saat PPDB yakni status madrasah negeri ataupun swasta yang berbanding terbalik dengan sekolah.
"Kalau sekolah kan sebagian besar kan negeri, kalau madrasah kan 15 persen negeri, 85 persennya swasta," ucap Nadhif.
Sehingga sebanyak 85 persen madrasah swasta itu, Nadhif mengatakan, persoalan yang muncul di lapangan adalah rawan adanya pungutan-pungutan yang tidak dibenarkan dalam PPDB.
"Makanya tahun ini kita antisipasi dengan sebuah kebijakan dan surat edaran resmi dalam PPDB ini jangan dikaitkan dengan pungutan apapun. PPDB ya PPDB saja," imbuh dia.
Maka, ketika siswa tersebut diterima di madrasah swasta itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan iuran.
"Jadi diterima karena prestasinya bagus tidak karena ada iuran," bebernya.
Baca: Disdikpora DIY Sebut Ada Beberapa Potensi Masalah yang Kerap Muncul Saat PPDB
Sedangkan terkait zonasi, Nadhif menyampaikan bahwasanya madrasah berbeda dengan sekolah.
Sehingga menurutnya madrasah nyaris tidak ada persoalan dalam zonasi, hal ini lantaran siapapun bisa mendaftar madrasah.