Ngobrol Parlemen
Ngobrol Parlemen: Solidaritas Perempuan Perlu Dibangun Demi Iklim Demokrasi yang Ideal
Perjuangan RA Kartini tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki nyatanya belum sepenuhnya terwujud
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Joko Widiyarso
Ringkasan Berita:
- Perjuangan RA Kartini tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki nyatanya belum sepenuhnya terwujud sampai saat ini.
- Solidaritas perempuan harus terus dipupuk untuk membangun iklim demokrasi yang ramah perempuan, sehingga tercipta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
- Ini yang menjadi topik utama pada talk show Ngobrol Parlemen, Tribun Jogja dengan tema Kartini Masa Kini dan Tuntutan Berkiprah untuk Negeri.
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perjuangan RA Kartini sosok perempuan asal Jepara tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki nyatanya belum sepenuhnya terwujud sampai saat ini.
Solidaritas perempuan harus terus dipupuk untuk membangun iklim demokrasi yang ramah perempuan, sehingga tercipta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
Hal ini yang menjadi topik utama pada talk show Ngobrol Parlemen, Tribun Jogja dengan tema Kartini Masa Kini dan Tuntutan Berkiprah untuk Negeri.
Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu, mengatakan masyatakat memaknai Kartini masa kini sebagai perempuan yang berpendidikan yang memperjuangkan emansipasi.
"Kita lupa kalau Kartini sebetulnya banyak, bukan hanya emansipasi, beliau juga memperjuangkan kemanusiaan, kemudian pemberdayaan perempuan," terangnya.
Sosok Kartini memang bukan seperti Cut Nyak Dhien, sosok perempuan pemberani yang ikut berjuang angkat senjata melawan penjajah.
Tetapi menurut Yuni, Kartini sama-sama berjuang melawan penjajahan melalui tulisan-tulisan kritis yang membuat Belanda merasa khawatir.
"Perempuan harus kritis, tulisan Kartini itu kan membikin Belanda khawatir," ungkapnya.
Sayangnya Yuni melihat suara perempuan saat ini justru sebaliknya, tertahan dan sulit untuk dikeluarkan.
Hal ini turut dirasakan dalam ruang-ruang parlemen. Sebagai anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni melihat keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik sekadar menjadi pelengkap penderiataan.
Meski amanat undang-undang mewajibkan 30 persen kuota perempuan dalam kontestasi politik, maupun struktur partai, namun praktik dilapangan menurut Yuni tetap saja ekosistem demokrasi saat ini belum mendukung.
"Memperlakukan politisi perempuan itu, ya, sebagai pelengkap penderita. Karena selalu mereka dihadapkan kondisi riil bahwa masyarakat tetap memilih laki-laki," ujarnya.
Ekosistem semacam ini menurut Yuni dipengaruhi budaya patriarki yang mana masyarakat melihat bahwa laki-laki lah pemegang kapital utama.
"Makanya solidaritas harus dipupuk untuk membangun iklim demokrasi," ucap Yuni.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Narasumber-Ngobrol-Parlemen-foto-bersama-seusai-mengupas-soal-peran-perampuan-dalam-demokrasi.jpg)