10 Harapan Rakyat DIY Untuk Gubernur DIY 2022-2027

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027.

Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Senin (10/10/2022) lalu langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Banyak harapan dan doa yang disampaikan untuk Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam X untuk lima tahun ke depan.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan pihaknya telah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan mengerucutkan menjadi 10 harapan rakyat.

Baca juga: Warga Mranggen Demo Akses Jalan Ditutup KAI, Ganjar Pranowo Turun Tangan Cari Solusi

Ia mengungkapkan harapan sekaligus pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada lima tahun ke depan yaitu pemenuhan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.

"Pemenuhan akses itu poin pokoknya adalah memberikan kedekatan pada masyarakat terhadap pelayanan. Saya kira pelan-pelan Pemda DIY sudah menuju ke sana. Untuk penanggulangan bencana, kita sudah komitmen dengan BPBD. Dari 100 persen kalurahan, 438, sekurang-kurangnya tahun ini 258 sudah, artinya separuh lebih," katanya, Kamis (13/10/2022).

Harapan kedua adalah percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Ia menilai ketimpangan bukan hanya di daerah utara dan selatan, tetapi juga daerah perbatasan, seperti Kulonprogo, Sleman, dan Gunungkidul. Mulai dari akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemenuhan akses teknologi dan literasi juga menjadi catatan. Ia mengakui Pemda DIY pada 2020 lalu telah membangun akses intenet di balai desa dan balai kalurahan. Namun sayangnya belum digunakan untuk produksi.

"Di kota malah sampai RW punya akses intenrt,ini harus diteruskan. Apalagi pandemi COVID-19, kita harus daring dan pinter-pinter memanfaatkan teknologi informasi,tapi masih belum kuat dari sisi literasi.banyak Wifi hanya sekedar untuk portal yang menghibur, bukan untuk produksi," lanjutnya.

Pembangunan di kalurahan perlu didukung. Dari segi anggaran, ada tren kenaikan dari tahun 2021 yang hanya Rp58 miliar, meningkat di tahun 2022 menjadi Rp98 miliar, dan rencana 2023 menjadi Rp114 miliar.

Meski ada peningkatan, ia menilai belum berkeadilan dan merata. Pihaknya pun mengusulkan alokasi dana yang masuk ke kalurahan dan desa adalah Rp1 Miliar.

Pembangunan di kalurahan menjadi penting, sebab selain untuk penyerapan dana keistimewaan, kalurahan menjadi pusat pelayanan publik, pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, sekaligus pengembangan kebudayaan.

Eko menerangkan percepatan penyelesaian kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi harapan besar. Penciptaan lapangan kerja, mejadi kunci pengentasan kemiskinan di DIY.