10 Harapan Rakyat DIY Untuk Gubernur DIY 2022-2027

"Rumusnya sederhana, APBD DIY, Danais, APBD kabupaten/kota, dana desa harus diintegrasikan dalam perencaan agar menjadi stimulus penciptaan lapangan kerja. Total dana di DIY itu ada Rp16 Triliun, kalo dipakai untuk intervensi kemiskinan, tidak akan selesai. Makanya didorong untuk lapangan kerja," terangnya.

Ia melanjutkan akses untuk disabilitas juga harus menjadi perhatian. Meski sudah ada peraturan daerah dan dinas terkait, namun belum terintegrasi dengan kabupatan/kota.

Selain disabilitas, pihaknya juga menyoroti pengembangan kebudayaan, kententraman, dan bhineka tunggal ika.

Hal itu menjadi sorotan karena ada masalah intoleransi dan terorisme di DIY. Sehingga diharapkan DIY menjadi provinsi yang toleran.

Tak hanya itu, korupsi yang belum lama ini terjadi di DIY juga menjadi perhatian. Untuk itu ia mendorong adanya gerakan melawan korupsi.

"Selain soal sampah dan kemacetan, kami juga mendorong adanya peningkatan kerjasama. Karena di DIY ini ada budget constraint. Komisi A tahun ini mengajukan rancangan perda tentang kerjasama baik antardaerah seIndoneisa, pihak ketiga di Indoensia, mapun daerah dan lembaga lain di luar negeri. Kerjasama ini untuk menopang kerja keras Pemda DIY dalam mencapai 10harapan dalam 5 tahun mednatang,"lanjutnya.

Baca juga: Pasangan Suami Istri di Sleman Tekuni Bisnis Kaktus, Raup Omzet Rp50 Juta per Bulan 

Selaku legislatif, pihaknya pun siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda DIY dalam mewujudkan harapan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY, Benny Suharsono menjelaskan Sri Sultan HB X sudah mencanangkan visi 2022-2027, yaitu memuliakan masyarakat Yogyakarta, melalui Pancamulia. Di dalamnya ada tiga langkah, yaitu reformasi di kalurahan, pemanfaatan teknologi infromasi bagian pendayagunaan kebudayaan, dan afirmasi ke wilayah selatan.

Benny menyebut ada empat PR 2017-2022 yang belum selesai, yaitu soal kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, ketimpangan pendapatan antarpenduduk, dan lingkungan.

"Dari empat PR, satu etape lagi RPJPD DIY 2005-2025. Nah 2025 kan sebentar lagi. Padahal waktu itu cita-citanya DIY menjadi pusat budaya, pariwisata, dan pendidikan terkemuka se Asia Tenggara sekaligus," jelasnya.

Kalurahan, terang dia, kalurahan menjadi penopang ekonomi, terutama saat pandemi Covid-19. Sektor pertanian juga menjadi peluang pembukaan kerja, sehingga dari desa kembali ke desa.

Untuk itu, Pemda DIY harus menyamakan pandangan, sehingga visi misi bisa sejalan hingga kapanewon/kemantren dan kalurahan.

"Makanya kalurahan ini juga harus dipetakan. Karena kan masing-masing kalurahan punya kelebihannya masing-masing, jadi bukan penyeragaman. Harus dilihat lagi sesuai dengan karakter kalurahannya," terangnya. (maw)