KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Menaker Yassierli: Ini Pukulan yang Berat

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi.

Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme dan perbaikan layanan.

Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi.

Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut. 

Selain pakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Permenaker Nomor 5 Tahun 18, Permenaker 8 Tahun 2020 dan Permenaker 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi.

Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. 

Praduga tak bersalah

Usai menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers, Kamis (21/8/2025), Menaker Yassierli menjawab beberapa pertanyaan dari awak media.

Namun, ia enggan menyampaikan detail kasus OTT Wamenaker Noel.

Ia pun meminta masyarakat menunggu konferensi pers dari KPK.

Ketika ditanya soal perombakan jajaran Kemenaker, Yassierli mengatakan, ia masih menunggu bukti.

“Tentu semua harus ada berbasis bukti ya, dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu,” ujarnya.

“Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya kemudian siapa yang terlibat kemudian kita tunggu aja dari KPK ya,” kata Yassierli.

Pada kesempatan sama, Menaker Yassierli mengatakan sertifikasi K3 melibatkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra.

“Jadi begini, sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJK3 sebagai mitra. Enggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas kita tahan dulu izinnya. Ya sudah tahan,” terangnya.

“Tapi tetap ya, ini kan proses dari apa, suatu sistem yang sudah ya sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” imbuhnya.