Publik Pertanyakan Logika Tunjangan Beras DPR Rp12 Juta: Kami Sebagai Rakyat Sakit Hati Banget

TRIBUNJOGJA.COM - Kenaikan tunjangan beras bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan menuai kritik luas. Publik mempertanyakan dasar pemberian tunjangan tersebut, yang dinilai tidak masuk akal bila dibandingkan dengan kebutuhan riil rumah tangga.

Betty, ibu rumah tangga asal Bantul menyoroti besarnya nominal yang disebut jauh melampaui pengeluaran normal sebuah keluarga.

"Kalau konsumsi beras keluarga anggota DPR beserta ART dan lainnya sekitar 10 bungkus, atau per orangnya kira-kira 5 kg per bulan, misalnya beras merek Sumo yang harganya sekitar Rp100 ribu per bungkus, maka total pengeluaran untuk beras hanya sekitar Rp1 juta per bulan," ungkap Betty kesal.

"Jujur sakit hati sih melihat nominal itu (Rp 12 juta tunjangan beras anggota DPR)," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa kenaikan tunjangan beras merupakan bagian dari penyesuaian fasilitas anggota dewan.

“Tunjangan beras naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Selain itu, tunjangan bensin juga naik dari Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, DPR menetapkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan, menggantikan rumah dinas. Menurutnya, hal itu wajar karena gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik sejak 15 tahun terakhir.

Meski demikian, publik menilai kenaikan tunjangan justru memperlebar jurang antara kehidupan rakyat dan pejabat. 

“Kami dipotong pajak tiap bulan, tapi DPR malah dapat tunjangan pajak dan tunjangan beras belasan juta. Sakit hati banget lihatnya,” ungkap Rian, karyawan swasta yang bekerja di Kota Yogya.

Kritik juga diarahkan pada ironi di tengah naiknya harga pangan dan biaya hidup. Sejumlah keluarga mengaku sudah kesulitan mengatur pengeluaran bulanan, sementara wakil rakyat justru menikmati tunjangan yang dinilai berlebihan.

“Aku tiap bulan makan tabungan. Nabung Rp 50 ribu saja susah. Bayangin, mereka dapat tunjangan beras Rp 12 juta. Rasanya tidak adil,” kata Palupi, seorang karyawan swasta asal Sleman.

Total Penghasilan

Mengacu pada ketentuan resmi, gaji pokok anggota DPR yakni Rp 4,2 juta per bulan. Namun, berbagai tunjangan membuat penghasilan anggota DPR membengkak hingga lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

Selain tunjangan beras Rp 12 juta, anggota DPR juga menerima tunjangan komunikasi Rp 15,55 juta, tunjangan kehormatan Rp 5,58 juta, bantuan listrik dan telepon Rp 7,7 juta, hingga tunjangan perumahan Rp 50 juta.

Angka ini belum termasuk perjalanan dinas dan dana aspirasi ke daerah pemilihan.

Besarnya fasilitas tersebut kian terasa kontras dengan kondisi warga yang harus berhemat di tengah tekanan ekonomi.

Kritik publik atas tunjangan beras DPR menegaskan adanya kesenjangan tajam antara keseharian masyarakat dengan gaya hidup pejabat negara.