Cerita Kakek Darma Tersiksa Kenaikan PBB Kota Cirebon, Bisa Bayar tapi Tidak Bisa Makan

"Saya protes untuk masyarakat semuanya. Banyak yang kaget melihat kenaikan begitu besar. Saya bilang, ‘tolong ini bisa diubah’."

"Tapi katanya enggak bisa, ini sudah ada Perda-nya (peraturan daerah, red). Saya bilang, ‘Undang-Undang Dasar 45 saja bisa diubah, masak ini enggak bisa’,” katanya, menggeleng pelan.

"Tahu-tahu keluar Perdanya. Kalau Rp65 juta saya mampu bayar, tapi saya enggak makan."

"Ini rumah tempat tinggal, bukan bisnis. Pajak sebesar itu untuk tempat tinggal sangat menyiksa,” ujarnya.

Menurut Darma, kenaikan PBB ini seharusnya mempertimbangkan kemampuan warga.

Jangan sampai kebijakan itu malah menjadi beban bagi masyarakat.

Dia pun meminta agar kebijakan itu direvisi sehingga PBB tidak menjadi beban bagi masyarakat.

“Kewajiban boleh ada, tapi jangan menjadi beban. Kalau beban, hidup tidak bisa harmonis."

"Silakan dihitung kembali supaya wajar. Rakyat mampu bayar, pemerintah dapat dana, jadi sama-sama win-win,” ucap Surya.

Terus bagaimana penjelasan Pemkot Cirebon?

Menyikapi keresahan masyarakat itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan kenaikan PBB di wilayahnya tidak sampai 1.000 persen.

"Kalau kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000 persen," ujar Edo saat ditemui di Balai Kota, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, kenaikan PBB sudah ditetapkan sejak setahun yang lalu sebelum dirinya menjadi wali kota.

Dirinya pun sudah melakukan pembahasan secara internal terkait dengan kenaikan PBB ini.

Selain itu juga mencari solusi yang terbaik sehingga tidak memberatkan masyarakat.