Mural One Piece Sebentar Saja Menempel di Tembok Kampung Triharjo, Hilang Setelah Didatangi Aparat

TRIBUNJOGJA.COM - Sebuah mural bergambar simbol bajak laut dari anime One Piece di Dusun Temulawak, Kalurahan Triharjo, Sleman, menjadi sorotan publik setelah aparat TNI-Polri mendatangi lokasi dan memutuskan penghapusannya.

Mural yang menampilkan “Jolly Roger”, tengkorak bertopi jerami itu dinilai melanggar etika karena menggunakan latar bendera Merah Putih.

Proses penghapusan dilakukan Kamis (7/8/2025) siang.

Sejumlah pemuda setempat bersama Dukuh dan aparat membersihkan gambar yang menempel di dinding rumah dan pagar warga.

Serma Hadi Suroso, Babinsa Kalurahan Triharjo, menjelaskan alasan tegas di balik keputusan tersebut.

“Lambang negara tidak bisa diubah. Merebut bendera merah putih itu mengorbankan nyawa. Tidak semudah itu. Kalau dasarnya merah putih lalu dipadukan dengan lambang bajak laut, itu mencederai perjuangan kemerdekaan,” ujarnya di lokasi.

Menurutnya, nilai-nilai nasionalisme yang diperjuangkan para pahlawan tidak boleh direduksi oleh bentuk ekspresi apa pun yang mengubah atau memodifikasi simbol negara.

Mural tersebut dianggap melecehkan karena menempatkan ikon hiburan populer di atas fondasi sakral bendera.

Menariknya, tak hanya mural dengan latar merah putih yang dihapus.

Gambar serupa tanpa latar bendera pun ikut dihapus “untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah” setelah mendapat atensi pimpinan.

Dukuh Temulawak, Hardi Wiyanto, menuturkan bahwa pembuat mural sebenarnya tidak memiliki motif politik.

“Kayaknya itu bukan pemuda karang taruna. Itu pribadi, anak pemilik rumah. Dia cuma suka anime Jepang itu,” jelasnya.

Seorang pemuda setempat, Alex, mengaku mural itu juga punya kaitan dengan simbol komunitas suporter sepak bola, bukan tren viral semata.

Meski kecewa karena mural akhirnya dihapus, ia menerima keputusan tersebut.

“Ya mau gimana lagi. Sebenarnya kecewa, tapi kita ikuti saja,” katanya.
 
Ekspresi yang Tak Perlu Dilarang

Lurah Triharjo, Irawan SIP, punya pandangan berbeda. Ia menilai mural itu bagian dari kebebasan berekspresi di negara demokratis.

“Itu bentuk apresiasi warga. Bukan gerakan makar atau melawan pemerintah,” tegasnya.
Namun ia juga memahami keputusan aparat sebagai bagian dari penegakan aturan terkait penghormatan lambang negara.

Fenomena bendera dan mural One Piece muncul di beberapa titik di Sleman. Di Prambanan, bendera One Piece di sebuah toko sempat berkibar sebelum diturunkan pemiliknya.

Di Gamping, mural besar menghiasi persimpangan jalan sebelum akhirnya dihapus.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memastikan belum ada kebijakan sweeping di wilayahnya. Ia menunggu koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat hukum.

“Belum ada tindakan. Kita lebih memilih pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Menurutnya, pengibaran bendera One Piece bisa saja dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah, namun sebaiknya disampaikan dengan cara yang sesuai budaya bangsa.

Sikap Berbeda di Bantul

Berbeda dengan Sleman, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih justru menilai bendera One Piece sebagai “bendera mainan” yang tidak punya makna politis.

“Itu hanya terinspirasi dari film kartun. Kalau tidak berbahaya, ya tidak ada alasan melarang,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengimbau agar bendera tersebut tidak dikibarkan satu tiang dengan Merah Putih untuk menjaga kekhidmatan perayaan kemerdekaan.

Di sisi lain, di Magelang, produsen bendera Imam Suhadi justru kecipratan rezeki.

Pesanan bendera One Piece melonjak hingga 30 persen sejak akhir Juli 2025.

Awalnya ia sempat menghentikan produksi karena khawatir dengan isu pelarangan. Namun setelah Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece, Imam kembali memproduksi.

“Sekarang total mungkin sudah 400-an bendera. Mayoritas untuk reseller di berbagai kota,” ujarnya.

Ia tetap mengingatkan pembeli agar tidak mengibarkan bendera tersebut di atas Merah Putih. Baginya, fenomena ini adalah bentuk kreativitas sekaligus kritik sosial yang patut dimaknai secara positif. (*)