Pemkot Yogyakarta Alokasikan Anggaran Rp89,3 Miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggaran sebesar Rp89,3 miliar yang bersumber dari APBD 2025 digelontorkan Pemkot Yogyakarta untuk penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, intervensi problem kesejahteraan masyarakat pun mendapat dukungan penuh dari kucuran APBD DIY, APBN, hingga Corporate Social Responsibility (CSR) korporasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menuturkan, terdapat tiga strategi utama yang dilangsungkannya.

Meliputi, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan kantong kemiskinan, dan menciptakan sinergi program penanggulangan kemiskinan.

"Sehingga, ada peran dari korporasi melalui program CSR yang menyasar penanggulangan kemiskinan," katanya, di sela FGD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: Angka Kemiskinan Yogya Ditarget Turun Jadi 5,8 Persen di 2025, Fokus Babat 4 Kemantren Prioritas

Ia mengungkapkan, program-program itu dijabarkan dalam kegiatan teknis di 12 instansi, atau organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu.

Misalnya, untuk mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan PKH dan bansos sembako, jaminan pendidikan daerah, jaminan kesehatan, santunan kematian, dan lain sebagainya. 

"Anggaran terbesar untuk mengurangi beban pengeluaran ada di Dinkes berupa jaminan kesehatan, lalu Disdikpora yang dialokasikan untuk jaminan pendidikan daerah dan PIB," ujarnya.

Sekretaris TKPK Kota Yogyakarta itu menyebut, dokumen pedoman penanggulangan kemiskinan telah disusun sebagai acuan untuk lima tahun ke depan, atau 2025-2029.

Dengan dokumen tersebut, diharapkan 12 OPD yang mengampu program penanggulangan kemiskinan bisa mendapatkan gambaran lebih terukur. 

"Tapi, peran serta dari masyarakat, baik komunitas, pengusaha, swasta maupun perguruan tinggi, sangat diharapkan sebagai bentuk sinergitas," pungkasnya. (*)