Akademisi Sebut Hutan Rakyat di DIY Belum Dikelola Optimal

Keberadaan hutan rakyat di DI Yogyakarta dinilai belum dikelola secara optimal, seiring minimnya pendampingan dari pemerintah.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Hari Susmayanti
Tribun Jogja/Azka Ramadhan
HUTAN RAKYAT : Direktur Pusat Sains Lanskap Berkelanjutan Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Agus Setyarso, saat menyampaikan paparannya. Dia menyoroti potensi hutan rakyat di DIY belum dikelola dengan baik 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA  - Keberadaan hutan rakyat di DI Yogyakarta dinilai belum dikelola secara optimal, seiring minimnya pendampingan dari pemerintah.

Padahal, dengan luas total sekitar 50 ribu hektare, hutan rakyat dapat dimanfaatkan untuk mengerek kesejahteraan warga masyarakat.

Direktur Pusat Sains Lanskap Berkelanjutan Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Agus Setyarso, menuturkan, hutan rakyat di DIY luasannya hampir tiga kali lipat dibanding hutan negara.

Akan tetapi, ia memandang, selama ini pemerintah hanya terfokus pada hutan negara yang luasannya kini berada di kisaran 16 ribu hektare.

"Nah, masalahnya, hutan rakyat yang 50 ribu hektare itu, nggak ada yang ngurusi," tandasnya, di sela jumpa media terkait Summer Course 'Nurturing Agropreneurs', di Kota Yogyakarta, Jumat (1/8/2025) malam.

"Pemerintah hanya ngurusi yang hutan negara. Oleh karena itu, kapan rakyat mau nebang, kapan rakyat mau nanam, nggak ada aturannya sekarang. Terserah-serah saja," tambah Agus.

Sebagai informasi, di wilayah DIY sendiri, keberadaan hutan rakyat mayoritas tersebar di dua kabupaten, yakni Gunungkidul dan Kulon Progo.

Menurutnya, pemerintah harus turun tangan dan memberikan pemdampingan, agar keberadaan hutan benar-benar bermanfaat secara nyata.

"Solusinya ada insentif. Jadi, ada pendampingan. Kemudian, masyarakat diajari bagaimana mengelola hutannya, mengelola bisnisnya, lalu mengelola keuangannya," cetusnya.

Bukan tanpa alasan, untuk mengelola hutan rakyat dibutuhkan sebuah pendalaman, guna mengetahui potensi yang dimiliki secara spesifik.

Agus pun meyakini, ketika komoditas bisnis di hutan rakyat dapat berjalan secara optimal, dampaknya untuk masyarakat pun sangat positif.

Baca juga: Kisah Pengemis Tajir Asal Magetan, di Balik Baju Lusuhnya Tersimpan Uang Rp 10 Juta

"Bisnis di hutan rakyat nggak boleh hanya satu komoditas. Kalau harga satu komoditas turun, yang lainnya menutup. Harus seperti itu ya, nggak boleh bergantung sama satu komoditas saja," ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun memaparkan, pada 4-8 Agustus 2025, pihaknya bakal melangsungkan kegiatan Summer Course di Ungaran dan Temanggung.

Agenda tersebut, mengusung sebuah tema besar 'Nurturing Agropreneurs: Mendorong Profesionalisme Pendamping Agroforestri untuk Lanskap Berkelanjutan'.

"Ini program pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendampingi masyarakat pengelola hutan, khususnya di skema perhutanan sosial, yang mengintegrasikan konservasi, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi hijau," ucapnya.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved