Sikapi Fenomena Pengibaran Bendera 'One Piece', GP Ansor Kota Yogya: Kebebasan Berpendapat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Yogyakarta angkat suara mengenai maraknya fenomena pengibaran bendera One Piece jelang momen HUT ke-80 RI.

Sebagai informasi, dalam serial anime Jepang One Piece, bendera simbol kebesaran pasukan bajak laut itu menjadi satu lambang perlawanan terhadap Pemerintah Dunia yang otoriter dan korup. 

Ketua GP Ansor Kota Yogyakarta, Muhammad Jafar, mengatakan, bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari aksi protes sebagian publik yang merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah.

Sehingga, bagaimanapun juga, semua pihak harus menghormatinya, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat seluruh warga negara.

"Bagian dari suatu kebebasan berpendapat, bagian dari ekspresi. Bukan suatu yang mengkhawatirkan. Itu kan bukan bendera yang menentang Merah Putih, kan One Piece, bukan (ideologi tertentu), biasa lah," katanya, Jumat (1/8/2025).

Baca juga: Simbol Bajak Laut One Piece Dianggap Ancaman, Pakar Hukum: Negara Harus Belajar dari Rakyat

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, organisasi otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) itu berharap publik maupun pemerintah tidak perlu menyikapinya dengan terlalu berlebihan.

Sebaliknya, Jafar mendorong pemerintah supaya mendengarkan rangkaian protes yang dilayangkan tersebut, sehingga fenomena ini tidak menjadi bola liar.

"Saya kira pemerintah juga harus mendengarkan protes dari masyarakat, karena mungkin ada dinamika, perbedaan persepsi, atau hal-hal yang mempengaruhi ceruk ekonomi dan rezeki mereka, itu wajar saja," terangnya.

Toh, dirinya tidak meragukan nasionalisme dan kecintaan mereka, meski lebih memilih memasang One Piece dibanding merah putih di bulan kemerdekaan.

"Kita tetap menghormati, karena alasan mereka mengibarkan bendera itu bukan karena tidak cinta NKRI, tapi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang berdampak pada mereka," pungkasnya. (*)