Tekan Kasus 'Nuthuk', Pemkot Yogya Targetkan 100 Persen Kantong Parkir Bayar via QRIS

TRIBUN - Kasus parkir nuthuk atau penerapan harga di luar batas ketentuan kembali marak di Kota Yogyakarta akhir-akhir ini.

Merespons fenomena tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mewacanakan perluasan digitalisasi terkait pembayaran parkir.

"Tetap, pokoknya akan digitalisasi. Perluasan digitalisasi parkir akan saya percepat," tandasnya, Selasa (29/6/25).

Adapun digitalisasi yang dimaksud adalah penerapan pembayaran tarif via barcode, lewat Quick Response code Indonesian Standard (QRIS). 

Hasto menyebut, sampai sejauh ini, di wilayah Kota Yogyakarta, baru 10 lokasi parkir resmi yang telah menerapkan kebijakan tersebut.

Antara lain, di Jalan Prof Yohanes, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Diponegoro, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Mataram, Jalan Laksda Adisucipto, Jalan KH Ahmad Dahlan, TKP Limaran, TKP Senopati, dan TKP Ngabean. 

Mantan Bupati Kulon Progo itu pun tidak menampik, lokasi parkir yang sudah disasar program pembayaran via QRIS masih sangat terbatas.

"Titik parkir keseluruhan ada 700 lebih, sementara yang digital baru 10. Salah satu menekan supaya tidak ada nuthuk, ya digital parking," cetusnya.

"Saya sudah bilang sama kepala Dinas (Perhubungan), ayo kita percepat secepat-cepatnya. Sekaligus titik parkir liar itu ditertibkan," urai Hasto.

Hanya saja, ia mengaku realistis, untuk merampungkan proyek digitalisasi parkir sepenuhnya pada tahun ini kemungkinan sangat berat.

Bukan tanpa alasan, untuk menerapkannya, butuh proses sosialisasi dan pendekatan terhadap para juru parkir (jukir) yang bertugas di lapangan.

"Makanya, tahun ini kalau bisa 80 persen saja, itu sudah bagus. Sampai akhir tahun, kalau harus 100 persen saya kira berat," ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, menuturkan, dalam penerapan digitalisasi parkir, pihaknya tak pernah memaksa jukir.

Keberhasilan meyakinkan 10 lokasi parkir yang sudah menerapkan pembayaran melalui QRIS pun diawali dengan proses diskusi panjang.

"Kami melakukan pendekatan, kami ngobrol panjang dengan jukir, mengajak berdiskusi, dan yang 10 itu bersedia, bukan dipaksa," urainya. (aka)