Pengawasan Tak Lagi Soal Angka, BPKP DIY Didorong Kawal Efektivitas Kebijakan Publik

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengawasan keuangan di daerah tidak lagi cukup berhenti pada kepatuhan administratif.

Di era tata kelola modern, lembaga pengawas dituntut mampu melihat melampaui angka, menyentuh langsung efektivitas kebijakan publik dan daya gunanya bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, saat mengukuhkan Dessy Adin sebagai Kepala Perwakilan BPKP DIY, Kamis (24/7/2025), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Dessy menggantikan pejabat sebelumnya, Setya Nugraha, dalam prosesi yang turut disaksikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Penjabat (Pj) Sekda DIY Aria Nugrahadi, jajaran Forkopimda dan para kepala OPD Pemda DIY.

Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X menegaskan bahwa peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini jauh lebih strategis.

Ia tidak hanya menjadi pengawas internal, tetapi juga mitra reflektif bagi pemerintah daerah.

“Artinya, kita butuh pengawasan yang mampu melihat beyond numbers, di mana BPKP di daerah diharapkan mampu menjadi mitra reflektif, yang membantu pemerintah daerah belajar dari kekeliruan, menajamkan perencanaan, dan memperbaiki eksekusi kebijakan,” ujar Sri Sultan HB X.

Menurut Sri Sultan HB X, peran pengawasan saat ini harus menitikberatkan pada seberapa jauh anggaran publik benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Dan itu tentu memerlukan sinergi yang tidak berbasis pada kontrol semata, melainkan pada trust dan tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Baca juga: Hanum, Siswi SMAN 1 Karangmojo Gunungkidul Raih Juara 2 Lomba Jurnalistik FLS2N DIY

Gubernur DIY juga menyinggung semangat keistimewaan Yogyakarta yang tidak semata menyangkut budaya atau kelembagaan, melainkan juga dalam tata kelola pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang baik di DIY bukan sekadar slogan, melainkan arah kerja nyata yang memerlukan mitra kritis sekaligus konstruktif seperti BPKP.

“Akuntabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat menuju kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik adalah modal sosial utama dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Setya Nugraha atas dedikasinya selama menjabat, serta menyambut kepemimpinan baru Dessy Adin.

“Adalah harapan kita bersama, bahwa di bawah kepemimpinan yang baru ini, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Perwakilan BPKP DIY dengan Pemerintah Daerah DIY dapat terus diperkokoh,” ujar Sri Sultan HB X.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemda DIY sangat terbuka terhadap pendampingan dan evaluasi.

“Kami menyambut segala bentuk pendampingan dan masukan konstruktif dari BPKP sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun pemerintahan yang sehat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pengukuhan ini diharapkan memperkuat sinergi antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di DIY.

Ia menegaskan bahwa BPKP hadir bukan semata sebagai pengawas, tetapi juga mitra kerja strategis.

“Kami berharap momen ini dapat memperkuat komitmen seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan dan berfokus pada pelayanan masyarakat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas,” ujar Agustina. Ia juga menyebut BPKP siap mendukung seluruh pemerintah daerah di wilayah DIY secara konstruktif dan kolaboratif.

Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin selama ini akan terus ditingkatkan.

“Semoga semangat ini dapat senantiasa kita jaga demi keberhasilan pembangunan bangsa dan negara, terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutupnya.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, Perwakilan BPKP DIY diharapkan semakin mampu memainkan peran ganda: sebagai penjaga akuntabilitas dan sekaligus pendorong efektivitas kebijakan, demi menjawab tuntutan transparansi dan dampak nyata di tengah keterbukaan publik yang kian tinggi. (*)