Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan rapor pengadaan barang jasa di Kabupaten Klaten selama ini sudah bagus. 

Antara lain jika diukur dari penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Klaten sudah mencapai 96-97 persen, artinya sudah melampaui standar minimal nasional 90 persen.

"Kemudian untuk keterlibatan usaha mikro kecil koperasi di Klaten sudah 60-an persen, kan standar minimal nasionalnya 40 persen. Pemakaian e-katalognya juga sudah di atas 40 persen dari minimal 30 persen," papar dia.

"Jadi Mas Bupati sudah mampu meng-arrange dengan baik teman-teman di pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan bisa semakin ditingkatkan," harap Hendi. 

Tanggapan Bupati Klaten

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, berharap lewat sosialisasi tersebut dapat semakin menyakinkan bagian pengguna anggaran Setda Klaten agar berani menggunakan e-katalog sebagai pilihan. 

Setelah sosialisasi, pihaknya mengaku akan menggelar rapat internal untuk mengencarkan supaya peraturan baru itu segera diaplikasikan di Bumi Bersinar. 

"Tadi disampaikan rapor kami sudah bagus, tapi bagaimana kemudian ke depan bisa ditingkatkan. Karena kami ingin UMKM bisa diserap APBD sebanyak mungkin. Apalagi sudah di atas 60 persen, semoga ke depan bisa meningkat," ucap dia.

Hamenang juga menyorot saat ini ada beberapa kegiatan yang masih menggunakan LPSE sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Padahal jika diterapkan untuk kegiatan APBD Perubahan, waktunya sangat kurang (mepet). 

"Nanti kalau bisa bergeser ke e-katalog maka akan lebih cepat lagi, sehingga warga dan masyarakat Klaten bisa segera menikmati program yang kami bikin," tandasnya. (drm)

• Daftar Tiga Raperda Disetujui Lebih Cepat Oleh DPRD Kabupaten Klaten