Mengurai Benang Kusut Transportasi DIY: Infrastruktur Bertumbuh, Mindset Harus Berubah

TRIBUNJOGJA.COM - Kepadatan kendaraan, minimnya lahan parkir, serta konektivitas transportasi yang belum terintegrasi secara optimal menjadi benang kusut transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tantangan tersebut diperparah oleh lonjakan mobilitas wisatawan dan warga lokal yang lebih memilih kendaraan pribadi.

Pemerintah daerah bersama DPRD DIY dan Dinas Perhubungan DIY berupaya keras merumuskan solusi jangka panjang melalui penataan infrastruktur, perubahan kebijakan transportasi, serta edukasi publik tentang pentingnya pergeseran pola pikir dari “kendaraan sebagai kebutuhan” menuju “transportasi sebagai layanan.”

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro, menegaskan bahwa DIY harus segera membenahi tata kelola transportasinya.

“Wilayah DIY ini sempit, tetapi volume kendaraan luar biasa banyak. Setiap musim liburan, Yogyakarta seperti kehilangan kapasitas menampung mobilitas warganya sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dijawab, bukan hanya dengan infrastruktur fisik, tetapi dengan perubahan pola pikir,” ujarnya, dalam podcast bersama Tribun Jogja.

Nur menggarisbawahi bahwa pembangunan jalan dan fasilitas transportasi tidak bisa hanya menjadi proyek tahunan tanpa kesinambungan. 

“Kalau kita bicara soal transportasi, kita tidak cukup hanya memperbaiki jalan. Kita butuh sistem transportasi yang mendukung ekosistem: terminal, stasiun, halte, dan moda transportasi umum yang andal dan nyaman,” ujarnya.

Ia mencontohkan kesiapan menghadapi dua gerbang tol baru yang akan menghubungkan Yogyakarta dari timur dan utara. 

“Bayangkan nanti ketika tol langsung tembus ke Jogja, orang dari Jakarta bisa sampai dalam waktu lima jam saja. Ini akan mengubah arus masuk kendaraan. Kalau jalan provinsi dan kabupaten tidak siap sebagai penopang, kita akan menghadapi kemacetan sistemik.”

Rasio Kendaraan Tinggi
Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DIY Sumariyoto, menambahkan bahwa berdasarkan data tahun 2024, DIY memiliki rasio kepemilikan kendaraan 79 per 100 penduduk, jauh di atas rata-rata nasional 57 kendaraan. Di Kota Yogyakarta, angkanya mencapai 147 kendaraan per 100 orang, atau hampir dua kendaraan per penduduk.

“Masalahnya bukan hanya jumlah kendaraan, tetapi rasio terhadap panjang jalan. DIY mencatatkan 894 kendaraan per kilometer, angka ini lebih tinggi dari Jakarta sekalipun. Bali yang juga destinasi wisata, hanya mencatat 91 kendaraan per kilometer,” terang Sumaryoto.

Dampak ekonominya pun tak kecil. “Kementerian Perhubungan memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Indonesia mencapai Rp 77 triliun per tahun, dengan kerugian terbesar berasal dari tiga hal yakni pemborosan BBM, kerusakan teknis kendaraan, dan biaya kesehatan akibat polusi udara,” papar Sumaryoto.

Ia menjelaskan, “Kalau kita hitung, dari bahan bakar saja, kerugian mencapai hampir Rp 30 triliun. Sementara biaya kesehatan akibat paparan gas buang kendaraan mencapai Rp 38 triliun. Belum lagi waktu produktif yang hilang karena terjebak kemacetan.”

Di tengah kemacetan, persoalan parkir menjadi pemicu utama stagnasi lalu lintas di kawasan pusat kota, terutama Malioboro. Sumaryoto menegaskan bahwa kawasan Malioboro tidak memiliki lahan parkir di sepanjang jalannya. Seluruh sistem parkir disediakan di “sirip-sirip” atau kawasan penyangga seperti Ketandan, Ngabean, Taman Budaya, dan beberapa titik lain.

“Yang terjadi sekarang, banyak pengunjung tetap mencoba masuk ke Malioboro dengan harapan bisa parkir. Padahal tidak ada tempat. Mereka akhirnya muter-muter, menciptakan kepadatan baru. Ini harus dihentikan. Kalau mau ke Malioboro, parkir di luar lalu gunakan Trans Jogja. Tarifnya cuma Rp 3.000, bisa sampai depan Malioboro tanpa stres,” ungkapnya.