Kunjungi Kapanewon Sedayu, Ini Kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Urusan pelayanan publik untuk hak dasar masyarakat baik itu berkaitan dengan pelayanan Adminduk dan KIA, kesehatan juga pendidikan perlu terus diperkuat dan lebih optimal dijalankan oleh pemerintah daerah. 

Hifni Muhammad, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu, Bantul, Rabu (2/7/2025).

"Komisi A DPRD DIY terus aktif mendorong dan berupaya berikan dukungan bagi terwujudnya pelayanan Adminduk dan KIA, layanan kesehatan dan pendidikan jadi lebih baik. Semoga pegawai di tiap Kapanewon di lapangan selalu sehat dan semangat melayani masyarakat," kata Hifni Muhammad, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY. 

Melalui kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu, bersama seluruh anggota Komisi A DPRD DIY, upaya nyata menguatkan kapasitas diberikan dengan dukungan dan apresiasi atas pelayanan publik yang ada.

"Di Sedayu, Bantul kita lihat ekosistem yang dibangun jadi program unggulan pelayanan Adminduk dan KIA. Tapi kita ingin serap juga aspirasi kebutuhan peningkatan pelayanan ke depan," kata Hifni Muhammad Nasikh, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY. 

Di dalam kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu Bantul rombongan diterima oleh Panewu Sedayu, Anton Yulianto. 

Tampak  hadir Eko Suwanto, Ketua Komisi A, Syarief Guska Laksana, Sekretaris dan anggota Yuni Satia Rahayu, Akhid Nuryati, D Radjut  Sukasworo, Purwanto, Didik Kuswanto, Sigit Nursyam Priyanto, Sofyan Setyo Darmawan, Arif Kurniawan dan Stevanus Christian Handoko. 

"Melalui kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu Bantul, kita ingin dapatkan gambaran riil problem pelayanan publik untuk urusan kependudukan dan dukungan apa saja yang dibutuhkan Kapanewon. DIY sudah memiliki Perda Adminduk dan KIA nomor 9/2015 dan Komisi A DPRD DIY jelas mendorong peningkatan pelayanan publik agar lebih baik," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. 

D Radjut Sukasworo, Anggota Komisi A DPRD DIY dari PDI Perjuangan menekankan pentingnya sejumlah pelayanan dasar kesehatan, pendidikan berkaitan dengan pelayanan Adminduk dan KIA. 

Apakah masih relevan Perda 9/2015 tentang Adminduk dan KIA. Termasuk mempertanyakan kondisi peralatan pendukung pelayanan publik di Kapanewon Sedayu Bantul. 

"Apakah pproses administrasi Adminduk sudah sesuai kebutuhan sekolah, sebab ada SK Kementrian Sosial 2025, untuk kategori afirmasi apakah terpantau di Kapanewon Sedayu. Bagaimana juga soal BPJS PBI yang dihapus, apakah penerima manfaat diberitahu," kata D Radjut Sukasworo. 

Sementara itu, Arif Kurniawan, Anggota Komisi A DPRD DIY menyoroti upaya apa saja yang dilakukan Kapanewon Sedayu dalam rangka peningkatan pelayanan publik nya. 

"Apakah menggandeng elemen masyarakat yang lain juga bagaimana dengan pilihan layanan IKD atau identitas kependudukan digital yang pasif dalam melakukan perekaman, kenapa belum ada target? Lalu langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan data kependudukan," kata Arif Kurniawan. 

Sementara berkaitan dengan adanya layanan difabel, bagi 505 jiwa yang dilayani khusus. Akhid Nuryati dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi implementasi urusan Kapanewon Sedayu dalam pelayanan difabel, dan hadirnya gotong royong kerjasama dengan pihak lain. 

"Di Kulonprogo, di Kulur ada kerjasama melayani difabel. Nah, kalau di Sedayu Bantul berapa kalurahan yang dominan untuk difabel?" kata Akhid Nuryati.