Transmigran Korban Erupsi Merapi Asal Sleman di Konawe Selatan Alami Konflik Lahan 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Sejumlah keluarga asal Sleman, korban erupsi Gunung Merapi, yang mengadu nasib transmigrasi ke Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2011 hingga kini belum mendapat haknya secara utuh.

Luas lahan garapan yang semula dijanjikan belum diberikan sepenuhnya. 

Bupati Sleman, Harda Kiswaya yang telah datang ke Konsel menyebut semula ada 25 keluarga asal Sleman yang transmigrasi ke Konawe Selatan tahun 2011.

Seiring berjalan waktu, ada 12 keluarga yang pulang karena tidak kuat menjalani hidup di kabupaten tersebut.

Adapun 13 keluarga lainnya tetap bertahan meskipun hingga kini sebagian haknya belum terpenuhi. 

"Awalnya akan diberikan lahan 2 hektar. Tapi baru diberikan 1 hektar. Dan saat saya kunjungan ke sana, informasi yang disampaikan, luas lahannya ada yang sesuai, ada yang tidak, tapi itu tidak dipersoalkan," kata Harda, senin (23/6/2025) kemarin. 

Yang menjadi persoalan adalah, kekurangan lahan satu hektar hingga kini belum diberikan.

Harda mengatakan, informasi awal yang diterima, kekurangan lahan 1 hektar akan diganti dengan 1 ekor sapi.

Namun setelah dirinya datang untuk memastikan, ternyata satu ekor sapi tersebut adalah bantuan, bukan pengganti kekurangan lahan.

Apalagi, menurut Harda, pemberian sapi janggal karena dilakukan di Markas Kepolisian. 

"Lalu dari situ saya diskusi dan saya simpulkan, tidak tepat itu. Sehingga saya bikin kajian dan akan ke Konawe Selatan lagi untuk saya diskusikan dengan bupati sana," katanya. 

Harda bersama rombongan, didampingi DPR RI, Totok Daryanto telah bertandang ke Konawe Selatan pada 17 Juni lalu.

Hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, rencananya warga transmigran yang masih kekurangan 1 hektar lahan akan diberikan kahan garapan di kawasan hutan sosial.

Namun lahan tersebut tidak diberikan sebagai hak milik namun sebatas lahan garapan. 

"Kalau di sini mungkin istilahnya 'Nggaduh' selama 35 tahun. Bisa diperpanjang satu Kali sehingga bisa 70 tahun," ujar Harda. 

Lebih lanjut, Mantan Sekda Sleman itu mengaku telah menyampaikan hasil pembicaraan itu kepada warga transmigran asal Sleman di sana.

Ia menyampaikan, jika lahan memang tidak ada, supaya opsi lahan garapan tersebut bisa diterima. 

Tetapi hal tersebut belum keputusan final. Karenanya ia mengaku sedang membuat kajian lebih lanjut.

Kajian yang melibatkan akademisi tersebut rencananya akan dibawa saat kunjungan ke-dua. 

"Saya seminggu ini buat kajian dan saya akan kesana lagi untuk ketemu Bupati membahas kerjasama trans ini untuk diselesaikan," kata dia. 

Harda berkomitmen menyelesaikan persoalan konflik lahan transmigran di Konsel terlebih dahulu.

Adapun 12 keluarga yang telah pulang juga akan dilacak keberadaannya.

Harda berencana kembali ke Konsel pada awal Juli mendatang mengajak serta Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo yang pernah tugas di sana. 

Sementara itu, Kapolresta Sleman, Kombes Edy menyebut dirinya memang pernah bertugas di Sulawesi Tenggara.

Adapun rencananya datang ke Konsel bersama Pemerintah Kabupaten Sleman sebatas mendampingi dalam proses penyelesaian masalah transmigrasi ini. Ia sendiri belum mengetahui detail persoalan yang terjadi di sana. 

"Kami akan cek dan petakan dulu masalahnya sepertinya apa," ujar dia.(*)