Gunungkidul Klaim Angka Kemiskinan Alami Penurunan dalam Lima Tahun Terakhir

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengklaim terjadi penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data BPS, angka  kemiskinan menurun dari 17,07 persen pada 2020 menjadi 15,18 persen pada 2024. Dan, pada 2024 dibandingkan 2023, penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul terbesar di DIY senilai 0,42 persen.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Arif Aldian mengatakaan meskipun secara statistik angka kemiskinan di Gunungkidul menurun dalam lima tahun terakhir ini. Akan tetapi, tidak dipungkiri masih di atas rata-rata DIY sebesar 10,83 persen dan nasional sebesar 9,03 persen.

"Maka dari itu, isu kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan,” ujarnya pada Kamis (19/6/2025).

Dia melanjutkan tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk 51 program dan 148 subkegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program-program ini tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan.

Beberapa program prioritas antara lain pembangunan jamban sehat dan septik tank aman, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), instalasi air minum bagi keluarga miskin, subsidi iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bantuan sosial permakanan, hingga beasiswa dan pelatihan kerja bagi UMKM dan pencari kerja.

 “Upaya ini juga dilandasi oleh data yang kuat, hasil verifikasi dan validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta kerja sama dengan Kementerian Koordinator PMK, CSR swasta, hingga KKN tematik dari perguruan tinggi,” paparnya. 

Menurut Arif, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tujuh kapanewon sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan 2025, yaitu Gedangsari, Saptosari, Playen, Semin, Ponjong, Tepus, dan Rongkop. Penetapan ini merujuk pada delapan indikator, mulai dari jumlah penduduk miskin, kalurahan rawan pangan, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga akses sanitasi dan listrik.

“Penanganan di wilayah prioritas dilakukan lebih intensif, berbasis data desil 1, sehingga intervensi menjadi lebih terarah dan berdampak langsung,” ujar Arif.

Selain itu, pendekatan inovatif seperti gerakan Menu Bakwan Mekari—mendorong solidaritas sosial dengan berbagi sarapan untuk lansia dan penyandang disabilitas terlantar—menjadi contoh gerakan sosial yang diberi dukungan penuh pemerintah daerah.

“Kami ingin menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah memfasilitasi, tetapi inisiatif sosial juga harus tumbuh dari bawah,” tutur Arif.

Meski banyak capaian, tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan fiskal daerah hingga ketimpangan infrastruktur antarkecamatan. Untuk itu, ke depan, Bappeda menyiapkan strategi berkelanjutan berbasis data, monitoring ketat, serta integrasi lintas sektor.

“Kami optimistis, dengan kerja keras bersama, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Target kami tidak hanya mengurangi kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gunungkidul,” tegas Arif.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto mengatakan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya diukur dari
jumlah program yang diluncurkan atau besar anggaran yang digelontorkan. Yang paling penting adalah program tersebut tepat sasaran, berdampak nyata, dan mampu mengangkat martabat hidup masyarakat miskin.

“Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar program yang kita jalankan setiap tahun namun merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan tidak ada satu pun warga Gunungkidul yang tertinggal dalam proses pembangunan yang
kita laksanakan,” katanya (ndg)