Realisasi SD-SMP Swasta Gratis di Kota Yogyakarta Belum Bisa Terlaksana Tahun Ini

"Sekalipun ini gratis, kami tidak ingin ada penurunan kualitas pendidikan. Harus dijaga mutu pendidikannya, hingga honorarium gurunya, karena yang tadinya mandiri sekarang di-take over oleh pemerintah," terangnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan kemampuan APBD Kota Yogyakarta ada batasannya, di mana untuk sektor pendidikan sudah diplot 20 persen.

Ketika diharuskan menggelontorkan anggaran untuk jaminan pendidikan, termasuk bagi siswa di sekolah swasta, dikhawatirkan sektor lain jadi korban.

"Kalau disuruh jauh di atas 20 persen, ya habis, lainnya ngga kebagian. Kan tidak mungkin semua uang untuk menyekolahkan warga, terus jalan yang rusak, lampu yang mati, tidak diperbaiki, kan nggak mungkin," terangnya.

Alhasil, dengan plafon yang ada, pihaknya harus menyentuh keputusan penggratisan SD-SMP negeri dan swasta ini dengan standar yang dimiliki Pemkot Yogyakarta.

Dalam artian, eksekutif tidak akan mampu ketika dipaksa menyesuaikan dengan standar SD swasta yang dana operasionalnya sangat tinggi.

"Kalau harus disesuaikan dengan operasional sekolah swasta seperti sekarang kan tidak mungkin, karena operasionalnya tinggi. Tapi, saya belum tahu juga, kapan keputusan MK itu akan dilaksanakan," ungkapnya. (*)