Realisasi SD-SMP Swasta Gratis di Kota Yogyakarta Belum Bisa Terlaksana Tahun Ini

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Realisasi pendidikan dasar gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta di Kota Yogyakarta dipastikan belum bisa dilaksanakan tahun ini.

Berbeda dengan pendidikan dasar negeri di Kota Yogyakarta yang sudah digratiskan sejak beberapa tahun silam, butuh pencermatan lebih jauh untuk membebaskan biaya siswa sekolah swasta

Terlebih, Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tengah digodog DPR RI, untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan, putusan MK itu menjadi kabar gembira bagi orangtua yang mempunyai anak di SD-SMP swasta. 

Namun, karena eskalasinya nasional, peraturannya pun harus dibuat melalui DPR RI, sehingga pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

"Kami sudah ngobrol dengan Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta), tapi masih menunggu putusan rancangan undang-undang itu sendiri," katanya, Rabu (11/6/2025).

Di samping itu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta 2025 sudah diplot untuk program-program yang dicanangkan perangkat daerah.

Sehingga, rasanya berat ketika harus mengubah tatanan anggaran untuk membiayai penuh pendidikan dasar SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

"Untuk penganggaran di 2025 belum bisa, karena sudah teralokasikan untuk program-program yang disusun masing-masing OPD, khususnya di Disdikpora," tandasnya.

"Tapi, ini sudah jadi pembahasan di Banggar (Badan Anggaran), tinggal petunjuk teknisnya seperti apa, yang nanti menjadi regulasi untuk kita rangkum turunannya," urai Solihul.

Baca juga: Refleksi HUT Ke-78 Pemkot Yogya, Wali Kota Ajak Jajarannya Lebih Dekat dengan Masyarakat

Meski demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, jika pendidikan dasar gratis sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah, dipastikan sangat memberatkan.

Oleh sebab itu, pihaknya meyakini, ke depan akan ada anggaran dari pusat atau APBN, yang diturunkan ke daerah untuk mensubsidi program tersebut.

"Sama seperti makan bergizi gratis, itu kan program pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah, namun pembiayaannya tidak semua dicover pemerintah daerah. Kalau alokasinya semua dari pemerintah daerah, saya melihat agak berat," ujarnya.

Solihul pun berharap, program ini tidak dijalankan 'seadanya', dan mengorbankan kualitas pendidikan yang selama ini dimiliki oleh sekolah-sekolah swasta.

Menurutnya, orang tua siswa rela membayar mahal untuk menyekolahkan anaknya di SD atau SMP swasta, lantaran iming-iming kualitas yang cenderung mumpuni.