Gempuran Tarif AS bagi Ekonomi Indonesia, Para Pakar Mengupas di Sini 

BANDUNG, TRIBUN - Jawa Barat dikenal sebagai pusat manufaktur dan ekspor nasional. Ketika gejolak ekonomi global menekan sektor industri ekspor Indonesia, tak pelak daerah ini paling terdampak.

Demikian terungkap dalam diskusi publik bertajuk Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi, Selasa (20/5/2025).

Dalam diskusi ini, para ekonom, pelaku industri, dan pemangku kebijakan menyoroti ancaman dan peluang yang muncul, serta mendesak hadirnya solusi konkret dari level daerah hingga nasional.

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menyebutkan bahwa tekanan krisis sudah terasa sejak awal tahun.

“Kita menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata. Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional --dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur, yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional,” katanya.
 
Sementara Dalam Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi risiko serius akibat perang dagang AS-Tiongkok, dengan data menunjukkan penurunan ekspor China ke AS hingga 10,5 persen pada 2025, sementara ekspor ke ASEAN meningkat hingga 19,1 persen.
 
Menurut perhitungan CORE, potensi impor ilegal dari Tiongkok mencapai 4,1 miliar USD dengan kerugian negara sekitar Rp 65,4 triliun, situasi yang diperburuk oleh perlambatan ekonomi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran memaparkan dampak kebijakan tarif AS terhadap industri Jawa Barat, terutama sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang telah mengalami tekanan signifikan hingga beberapa perusahaan mengalami kerugian, tutup, dan melakukan PHK.

Merespons hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengungkapkan bahwa pelaku usaha saat ini sedang menghadapi tekanan berlapis.
 
“Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron,” ujar Ning.
 
Ia menjelaskan, banyak hambatan lain seperti perizinan, ketenagakerjaan, pungutan liar hingga 
munculnya biaya-biaya tak resmi sehingga membuat usaha tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,
 
Ia menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan perlindungan yang adil dan kebijakan yang konsisten.
 
Di sisi lain, Rina juga mengidentifikasi peluang melalui pergeseran rantai pasok global, seperti rencana relokasi pabrik otomotif ke Jawa Barat.

Menurutnya, basis manufaktur kuat dan beragam yang dimiliki Jawa Barat meliputi otomotif, elektronik, tekstil dan pakaian, plastik, mineral non-logam, agro-pangan dan farmasi merupakan modal baik untuk pengembangan kapasitas inovasi daerah, terutama dengan dukungan universitas dan pusat riset yang bisa dikoneksikan langsung pada pengembangan industri. (rls)